PMI Manufaktur Tiongkok Turun, Ekspor Komoditas RI Terancam Anjlok

BEIJING - Aktivitas manufaktur Tiongkok melemah pada Mei 2026 karena gangguan seiring dengan masa liburan dan tekanan dari biaya input yang lebih tinggi, sehingga membebani produksi. 

Data yang dirilis Biro Statistik Nasional Tiongkok atau National Bureau of Statistics of China (NBS) dan Federasi Logistik dan Pembelian Tiongkok, sebagaimana dilaporkan Bloomberg pada hari Minggu (31/5) seperti dilansir oleh Yahoo Finance, indeks pembelian manufaktur atau Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Tiongkok resmi turun menjadi 50,0 pada bulan Mei dari 50,3 pada bulan April.

Angka tersebut sesuai dengan ambang batas 50 poin yang memisahkan ekspansi dari kontraksi dan sejalan dengan ekspektasi para ekonom. Sementara itu, PMI non-manufaktur, yang mengukur aktivitas di sektor konstruksi dan jasa, naik menjadi 50,1 dari 49,4 pada bulan April, kembali ke wilayah ekspansi dan melampaui perkiraan pasar.

Data terbaru itu menambah indikasi bahwa momentum ekonomi Tiongkok telah melambat setelah awal tahun yang kuat. Indikator ekonomi yang dirilis untuk bulan April menunjukkan pertumbuhan yang lebih lemah dalam produksi industri dan penjualan ritel, yang memicu seruan untuk dukungan kebijakan tambahan.

Merespon perlambatan aktivitas ekonomi, pemerintah Tiongkok telah memperkenalkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan. Awal bulan ini, Bank Rakyat Tiongkok menurunkan suku bunga pinjaman kebijakan satu tahun kepada bank-bank ke level terendah sepanjang sejarah.

Beijing juga telah mengumumkan rencana untuk memperluas akses ke layanan publik, termasuk perawatan kesehatan dan pendidikan, bagi pekerja migran sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendukung konsumsi dan meningkatkan standar hidup.

Menanggapi kondisi tersebut, pakar ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dian Anita Nuswantara, mengatakan, menurunnya aktivitas manufaktur di Tiongkok bisa menurunkan permintaan ekspor dari Indonesia karena Tiongkok adalah salah satu mitra dagang terbesar.

“Jika pabrik-pabrik Tiongkok mengurangi produksi, kebutuhan mereka terhadap bahan baku dari Indonesia seperti batu bara, nikel, bijih logam, karet, dan minyak sawit dapat menurun. Parahnya lagi, tekanan pada harga komoditas yang menjadi andalan ekspor dapat ikut tertekan,” kata Dian.

Sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional, penurunan ekspor Indonesia khususnya ke Tiongkok dapat menekan pertumbuhan di daerah yang bergantung pada bahan tambang dan komoditas perkebunan.

Di kesempatan lain, Pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi mengatakan penurunan PMI Manufaktur Tiongkok bukan sekadar perlambatan industri biasa, tetapi sebagai sinyal awal melemahnya mesin pertumbuhan ekonomi global yang jadi penopang utama permintaan komoditas Indonesia.

Ia juga menyoroti penurunan tajam indeks pesanan ekspor baru Tiongkok dari 50,3 menjadi 48,6. Kondisi itu menunjukkan kontraksi permintaan global sudah mulai terjadi dan Tiongkok sedang menghadapi tekanan dari sisi pasar ekspor.

Dampak ke Indonesia jelasnya tidak langsung terlihat pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun efeknya akan cepat terasa di harga komoditas dan penerimaan negara.

“Dalam beberapa tahun terakhir kinerja ekspor surplus karena sebagian penerimaan negara ditopang oleh boom komoditas, khususnya nikel, batu bara, besi baja, dan CPO yang pasar utamanya ke industri manufaktur Tiongkok.

Saat aktivitas industri Tiongkok melambat, tekanan akan terlihat pada harga komoditas global. Hal itu berpotensi mengurangi keuntungan perusahaan, penerimaan pajak, royalti, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Risiko lain mengarah ke ruang fiskal pemerintah pusat dan daerah. Badiul mengingatkan banyak daerah merasakan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) karena tingginya harga komoditas beberapa tahun terakhir.

“Kalau tren pelambatan Tiongkok berlanjut 1 atau 2 kuartal ke depan, maka pemerintah perlu bersiap menghadapi normalisasi bahkan penurunan penerimaan berbasis SDA,” katanya.

Kondisi tersebut jadi pengingat bahwa ketergantungan berlebihan pada ekspor komoditas primer membuat APBN dan APBD rentan terhadap gejolak eksternal di luar kendali pemerintah.

Perlambatan ekonomi Tiongkok akan terus menjadi faktor yang mengguncang stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap kali terjadi pelemahan siklus industri global.

Efek Berantai

Sementara itu, Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Iyuk Wahyudi mengatakan perlambatan aktivitas manufaktur Tiongkok menjadi peringatan bagi Indonesia untuk mempercepat penguatan sektor ekonomi domestik dan diversifikasi pasar ekspor.

Posisi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia membuat setiap pelemahan aktivitas ekonomi di negara tersebut berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap sejumlah komoditas unggulan Indonesia, terutama yang masih bergantung pada permintaan bahan baku dan barang setengah jadi.

“Kita tidak perlu panik terhadap satu data PMI, tetapi pemerintah harus waspada. Ketergantungan ekspor Indonesia terhadap pasar Tiongkok masih cukup besar, sehingga ketika aktivitas manufaktur mereka melambat, permintaan terhadap komoditas Indonesia berpotensi ikut melemah,” kata Iyuk.

Dampak terbesar jelasnya, kemungkinan tidak langsung dirasakan pada perdagangan harian, melainkan pada harga komoditas dan volume ekspor dalam beberapa bulan ke depan apabila perlambatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan. Menurutnya, sektor seperti nikel, batu bara, CPO, dan mineral lainnya menjadi yang paling rentan karena masih bergantung pada siklus industri global.

“Persoalan utama Indonesia bukan semata-mata perlambatan Tiongkok, tetapi struktur ekspor yang masih didominasi komoditas mentah dan setengah jadi. Ketika permintaan global melemah, kita ikut terkena dampaknya karena nilai tambah terbesar masih dinikmati negara lain,” kata Iyuk.