Warga Jakarta Minta Taman di Setiap RW, DPRD Dorong Pemprov Perbanyak Ruang Terbuka Hijau

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta Jamilah Abdul Gani mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbanyak pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman lingkungan di kawasan padat penduduk guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Jamilah mengatakan kebutuhan akan ruang terbuka hijau menjadi salah satu aspirasi yang paling sering disampaikan warga saat dirinya melakukan kunjungan ke berbagai permukiman padat di Jakarta.

"Warga ingin memiliki ruang terbuka hijau, taman kecil, atau taman udara yang multifungsi. Selain untuk aktivitas warga, taman juga dapat menghadirkan udara yang lebih bersih di tengah padatnya permukiman," kata Jamilah di Jakarta, Sabtu (30/5).

Menurut dia, masyarakat yang tinggal di kawasan padat penduduk memiliki keterbatasan akses terhadap ruang publik dan lingkungan yang sehat karena kondisi permukiman yang berhimpitan. Oleh karena itu, keberadaan taman lingkungan dinilai penting sebagai sarana interaksi sosial sekaligus ruang rekreasi sederhana bagi warga.

Jamilah mengungkapkan sejumlah warga bahkan mengusulkan agar setiap Rukun Warga (RW) memiliki taman lingkungan yang dapat dimanfaatkan bersama.

"Harapannya taman-taman di lingkungan padat penduduk bisa diwujudkan. Bahkan kalau memungkinkan ada di setiap RW. Warga sering menyampaikan kepada saya bahwa lahan yang tidak terlalu besar pun sudah cukup untuk dijadikan taman lingkungan," ujarnya.

Selain kebutuhan ruang terbuka hijau, Jamilah juga menyoroti berbagai usulan masyarakat terkait penataan lingkungan dan pembangunan fasilitas pendukung yang hingga kini belum terealisasi. Ia mempertanyakan tindak lanjut sejumlah aspirasi warga yang telah disampaikan sejak 2025, termasuk perbaikan lingkungan permukiman.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih aktif turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil yang dihadapi masyarakat, mulai dari persoalan saluran air, akses jalan lingkungan, hingga kebutuhan ruang publik.

"Masyarakat sering mengajak kami turun ke lingkungan mereka untuk menunjukkan persoalan yang ada. Dari situ kita bisa mengetahui kebutuhan warga secara nyata dan mencari solusi yang tepat," katanya.

Jamilah berharap aspirasi terkait penyediaan ruang terbuka hijau dapat menjadi perhatian pemerintah daerah seiring target peningkatan luas RTH di Jakarta.

Taman Difabel

Sementara itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mulai menyiapkan lahan untuk pembangunan Taman Difabel di kawasan Taman Puring sebagai upaya menambah ruang terbuka hijau sekaligus menyediakan wadah interaksi bagi masyarakat.

Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar mengatakan proses persiapan pembangunan taman tersebut telah dimulai.

"Hari ini saya mau meninjau ke sana. Saat ini alat berat sudah mulai masuk ke lokasi," kata Anwar saat ditemui di Lebak Bulus, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk menyiapkan pendanaan pembangunan taman melalui sumber non-APBD maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Anwar juga memastikan para pedagang yang sebelumnya beraktivitas di kawasan Taman Puring telah direlokasi ke lokasi yang lebih layak.

"Pedagang sebenarnya sudah kami pindahkan. Ada dua lokasi, yakni Pasar Cidodol dan Pasar Mampang, sesuai dengan jenis dagangannya," ujarnya.

Menurut Anwar, pemerintah tidak akan menelantarkan para pedagang dan telah memberikan solusi relokasi sebelum pembangunan taman dilakukan.

"Nggak ada masalah. Intinya pemerintah nggak mungkin menelantarkan warganya," katanya.

Pemkot Jakarta Selatan menargetkan pembangunan Taman Difabel seluas 3.000 meter persegi itu dapat rampung pada akhir 2026. Namun, sejumlah pedagang di kawasan Taman Puring masih menolak rencana pembangunan tersebut karena khawatir kehilangan tempat usaha.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyetujui usulan pembangunan Taman Difabel yang diajukan Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar. Pramono bahkan meminta agar surat pengajuan pembangunan taman tersebut disampaikan sebelum 1 Juni 2026.