Rupiah Terkapar di Rp17.800, Pasar Soroti Kredibilitas Kebijakan Pemerintah

Jakarta - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai nilai tukar rupiah saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi yang besar, menyusul pelemahan kurs yang menembus level Rp17.800 per dollar AS di pasar offshore atau luar negeri.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5), Fakhrul menjelaskan bahwa dalam kondisi normal, kenaikan harga energi global biasanya akan menekan inflasi, fiskal, harga domestik, hingga nilai tukar. Namun, ketika pemerintah memilih menahan penyesuaian harga domestik secara hati-hati demi menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat, maka tekanan ekonomi lebih banyak dialihkan ke rupiah.

“Rupiah akhirnya menjadi shock absorber utama. Inflasi ditahan, harga energi ditahan, tetapi tekanan ekonominya tidak hilang. Tekanan itu pindah ke kurs,” ujar Fakhrul.

Menurut dia, hal tersebut membuat pelemahan rupiah terlihat jauh lebih besar dibandingkan sejumlah indikator ekonomi lainnya. Kondisi ini, lanjutnya, sejalan dengan teori Dornbusch Overshooting, yakni ketika harga domestik cenderung rigid sementara pasar keuangan bergerak sangat cepat, sehingga nilai tukar bergerak lebih ekstrem dibandingkan fundamental ekonominya.

“Inflasi yang seharusnya muncul di banyak tempat akhirnya terlalu banyak ditanggung oleh rupiah,” katanya.

Fakhrul menilai fenomena seperti ini kerap terjadi di negara berkembang yang memilih menjaga stabilitas harga domestik dalam jangka pendek. Pemerintah Indonesia, kata dia, kini menghadapi dilema antara mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas eksternal.

Ia memahami keputusan pemerintah menahan penyesuaian harga energi dari sisi sosial dan politik. Namun, konsekuensinya tekanan ekonomi menjadi lebih terkonsentrasi di pasar keuangan.

“Kalau harga domestik dibuat rigid sementara tekanan global terus naik, maka pasar valuta asing akhirnya yang bergerak paling ekstrem,” ujarnya.

Meski demikian, Fakhrul menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif baik dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Inflasi domestik dinilai masih terkendali, sektor perbankan relatif sehat, dan pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Namun, ia mengingatkan bahwa pasar saat ini tidak hanya melihat angka headline ekonomi, tetapi juga memperhatikan kekuatan arah kebijakan pemerintah.

“Pasar melihat apakah Indonesia punya policy anchor yang cukup kuat untuk menghadapi era global baru yang jauh lebih volatile dan inflationary,” kata dia.

Menurut Fakhrul, yang sedang diuji saat ini bukan hanya fundamental ekonomi, melainkan juga kredibilitas dan konsistensi kebijakan. Ia menambahkan, tekanan terhadap rupiah tidak hanya berasal dari faktor global seperti geopolitik, fragmentasi perdagangan dunia, penguatan dolar AS, dan tingginya imbal hasil (yield) US Treasury, tetapi juga dipengaruhi faktor domestik.

Pasar, menurut dia, melihat adanya ketidakseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu, komunikasi kebijakan yang dinilai muncul mendadak di tengah sentimen pasar yang negatif turut memperbesar ketidakpastian.

“Ketika fiskal memilih menjaga inflasi tetap rendah dan adjustment harga sangat terbatas, maka BI dan rupiah harus bekerja jauh lebih keras,” ujar Fakhrul.

Di tengah libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu (27/5) dan Kamis (28/5), rupiah di pasar offshore tercatat melemah hingga melampaui level Rp17.800 per dolar AS. Berdasarkan perdagangan spot di pasar valas global, kurs rupiah berada di level Rp17.873,5 per dolar AS pada Kamis (28/5) pukul 12.21 WIB.

Skenario Ekonomi

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pelemahan rupiah tersebut tidak membuat pemerintah perlu menghitung ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Purbaya, pemerintah sebelumnya telah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario ekonomi, termasuk kemungkinan harga minyak dunia mencapai 100 dollar AS per barel.

“Kita sudah hitung. Pada waktu simulasi minyak global 100 dollar per barel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan. Jadi enggak ada masalah, saya enggak harus hitung ulang APBN-nya,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu.

Ia juga menilai pasar obligasi masih terkendali meski rupiah tertekan. Pemerintah, kata dia, melakukan langkah stabilisasi melalui pembelian kembali (buyback) obligasi untuk menjaga imbal hasil tetap stabil.

“Walaupun rupiah melemah, yield-nya turun. Karena aksi pemerintah dan teman-teman di bendahara untuk sedikit membeli supaya yield tetap terkendali,” katanya.

Purbaya menambahkan stabilitas pasar obligasi menjadi faktor penting dalam menjaga minat investor asing terhadap aset domestik.

“Selama bond market terkendali, kemampuan investor asing untuk melakukan investasi di obligasi kita akan tetap terjaga juga. Kita sudah mulai melihat ada modal asing yang masuk,” ujarnya.

“Ini terjadi karena fundamentalnya bagus, sebetulnya enggak masuk akal. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental ekonomi,” ujar dia.