Pemkab Lamandau Alokasikan Rp15,1 Miliar untuk BPJS Kesehatan Gratis Kelas III.

Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, mengalokasikan anggaran Rp15,1 miliar untuk merealisasikan pelayanan kesehatan gratis kelas III bagi masyarakat melalui program BPJS Kesehatan tahun 2026.

"Sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan merata dan terjangkau bagi seluruh warga," kata Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra di Nanga Bulik, Senin.

Dengan anggaran yang dialokasikan dari APBD Lamandau tersebut, kata dia, sebanyak 35.191 warga Lamandau mendapat jaminan kesehatan gratis melalui skema pembiayaan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda yang iurannya ditanggung Pemkab Lamandau.

"Program ini kami harap mampu meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan seluruh warga tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan," ujarnya.

Rizky mengatakan pemerintah kabupaten ingin memastikan masyarakat Lamandau memiliki perlindungan kesehatan. Dalam hal ini keberadaan layanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan menjadi instrumen penting untuk memastikan masyarakat tak terkendala biaya saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

"Kami terus hadir melalui pembiayaan BPJS Kesehatan agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan berkualitas,” kata Rizky.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Mei 2026, Lamandau berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan mencapai 115.446 jiwa atau 98,36 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 117.368 jiwa.

Sementara itu, jumlah peserta aktif Program JKN di Lamandau tercatat sebanyak 93.962 jiwa atau 80,06 persen dari total penduduk. Angka tersebut telah memenuhi standar keaktifan peserta yang ditetapkan dalam program UHC nasional.

Selain PBPU Pemda, terdapat 28.217 jiwa peserta pekerja penerima upah badan usaha, 14.347 jiwa peserta pekerja penerima upah penyelenggara negara, 12.677 jiwa peserta PBI Jaminan Kesehatan dari pemerintah pusat, 2.828 jiwa peserta mandiri, 697 jiwa peserta bukan pekerja, serta 5 jiwa dari segmen lainnya.