Menata Masa Depan Ekosistem Halal Nasional

Percepatan sertifikasi dan penguatan pengawasan produk halal menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem halal nasional yang terintegrasi, memperkuat daya saing industri domestik, serta membuka potensi ekonomi hingga lebih dari 4.000 triliun rupiah di pasar nasional dan 3,36 triliun dollar AS di pasar halal global.

Potensi ekonomi dari pembangunan ekosistem halal di Indonesia dinilai sangat besar, baik dari sisi pasar domestik maupun global. Proyeksi terbaru menunjukkan nilai pasar halal Indonesia dapat mencapai sekitar 248,78 miliar dollar AS atau setara lebih dari 4.000 triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan, didorong sektor makanan-minuman halal, fesyen muslim, farmasi, kosmetik, hingga pariwisata ramah muslim.

Di tingkat global, potensi industri halal bahkan diperkirakan mencapai 3,36 triliun dolar AS pada 2028, sehingga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat produksi dan ekspor produk halal dunia.

Percepatan sertifikasi produk halal dan penguatan pengawasan di pintu masuk Indonesia menunjukkan upaya membangun ekosistem halal yang lebih terintegrasi, sekaligus memperbesar nilai tambah ekonomi domestik. Langkah ini tidak hanya bertujuan memberikan kepastian bagi konsumen muslim, tetapi juga memperkuat daya saing produk nasional di pasar global yang permintaan produk halalnya terus meningkat.

Dengan proses sertifikasi yang lebih cepat dan pengawasan impor yang lebih ketat, Indonesia berpeluang mendorong tumbuhnya industri makanan, kosmetik, farmasi, hingga fesyen halal secara lebih masif.

Di sisi lain, sertifikasi halal juga dipandang sebagai instrumen ekonomi strategis yang dapat membuka sumber penerimaan baru bagi negara melalui perluasan industri dan perdagangan halal. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar domestik yang kuat untuk menjadi pusat produksi sekaligus perdagangan halal global.

Untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah membangun ekosistem guna menjadilan Indonesia sebagai hub halal dunia, berikut pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan yang akrab disapa Babe Haikal dalam beberapa kesempatan yang dirangkum wartawan Koran Jakarta, Frederikus W Sabini.

Bagaimana Anda melihat perkembangan konsep halal saat ini di era modernisasi dan globalisasi?

Halal is customer satisfaction. Halal merepresentasikan jaminan kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kualitas produk. Karena itu, halal hari ini adalah kebutuhan pasar, bukan sekadar regulasi.

Sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang diejawantahkan dalam bentuk sertifikat halal produk berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional, baik di pasar domestik maupun internasional. Sertifikasi halal memberikan nilai tambah ekonomi, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok halal global.

Ketika konsumen merasa aman dan yakin, di situlah kepuasan tercipta. Dan sertifikat halal adalah instrumen negara untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen akan kehalalan produk, sehingga kepuasan customer produk itu hadir.

Maka dari itu, jadikanlah sertifikasi halal sebagai competitive advantage produk, sebagai pilar perlindungan konsumen, sekaligus berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bagaimana strategi BPJH dalam mempercepat proses sertifikasi produk halal di dalam negeri?

Kami menargetkan penerbitan hingga 10 ribu sertifikat halal setiap hari, dengan fokus utama pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dari sekitar 66 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 3 juta yang memiliki sertifikat halal. Ini menjadi tugas kita bersama untuk mempercepat proses tersebut, agar UMKM dapat tumbuh dan bersaing, termasuk dengan produk asing.

Percepatan ini memerlukan sinergi yang kuat antara BPJPH selaku regulator, LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) sebagai lembaga pemeriksa, dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai pemegang otoritas fatwa. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk halal di Indonesia.

Sejauh mana sertifikat halal dapat menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia, terutama industri tekstil di pasar global?

Halal sudah menjadi industri dunia. Industri tekstil wajib memiliki sertifikat halal karena produknya bersentuhan langsung dengan tubuh kita.

Sertifikasi halal pada produk tekstil tidak hanya memberikan jaminan kepatuhan syariah, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Industri tekstil Indonesia yang telah bersertifikat halal akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing secara global.

DOK. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Bagaimana pengembangan ekosistem jaminan produk halal nasional, khususnya melalui pemutakhiran laboratorium halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dapat memperkuat kualitas dan kredibilitas sertifikasi halal di Indonesia?

Laboratorium merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Laboratorium adalah ruh dari jaminan produk halal. Kekuatan kita ditentukan oleh kemampuan pengujian dan pembuktian ilmiah. Kapasitas deteksi yang unggul akan menempatkan BPJPH pada posisi yang kredibel dan berkeadilan dalam mengambil keputusan.

Keberadaan laboratorium yang mutakhir menjadi penentu dalam menyelesaikan perbedaan hasil atau keraguan terhadap status kehalalan suatu produk. Ketika ada perbedaan hasil, maka keputusan harus merujuk pada institusi yang memiliki kemampuan pengujian paling kuat dan terpercaya. Kita ingin memastikan kapasitas tersebut ada di BPJPH.

Bagaimana BPJPH memperkuat kompetensi Pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) agar pengawasan terhadap produk halal, termasuk produk impor yang masuk dan beredar di Indonesia, dapat berjalan lebih efektif?

Pengawas JPH memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan halal. Pengawas Jaminan Produk Halal harus terus meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi untuk mendukung penyelenggaraan serta pencapaian Jaminan Produk Halal secara optimal.

Penguatan kompetensi pengawas mencakup pemahaman regulasi, kemampuan teknis, serta integritas dalam menjalankan tugas pengawasan. Kegiatan pembinaan Pengawas Jaminan Produk Halal diikuti oleh 73 Pengawas JPH di pusat, serta 595 Pengawas JPH daerah di seluruh Indonesia.

Ketika dipercaya untuk melakukan pengawasan halal, maka harus terus meng-upgrade diri, memperbaiki kualitas, dan menjaga integritas. Kompetensi menjadi kunci agar pengawasan berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seberapa strategis sinergi antara BPJPH dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) dalam memastikan lalu lintas produk yang aman, sehat, dan memenuhi standar kehalalan sesuai regulasi Jaminan Produk Halal?

Sinergi dengan Barantin juga merupakan salah satu upaya untuk memastikan implementasi kewajiban sertifikasi halal atau Wajib Halal Oktober 2026 sebagaimana diamanatkan oleh regulasi. Sinergi BPJPH dan Barantin ini amat sangat penting, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP 42 tahun 2024, di mana produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Apa saja, makanan, minuman, (jasa dan hasil) sembelihan, kosmetik, obat, barang gunaan, di mana di Oktober 2026.

Apa saja yang dibahas dalam pertemuan BPJPH dan Barantin?

Pertemuan membahas tentang penguatan sinergi kedua lembaga dalam memastikan bahwa produk yang masuk ke Indonesia dipastikan sehat, aman dan halal. Selain harmonisasi regulasi, keduanya juga berdiskusi tentang pertukaran data dan integrasi sistem informasi, sosialisasi, diseminasi kebijakan pengawasan, pengawasan terintegrasi hingga monitoring, evaluasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkala, hingga peningkatan SDM.

Karenanya, pertemuan ini adalah langkah antisipatif kita bersama, dan ini akan tindaklanjuti dengan koordinasi lebih lanjut. termasuk integrasi sistem dan data dalam dashboard kita masing-masing, inspeksi (pengawasan), ini tentu akan saling membantu jika kita integrasikan bersama.

Sasaran apa yang ingin dicapai dari pembahasan tersebut?

Koordinasi yang terbangun antara BPJPH dan Barantin diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi, sehingga setiap produk yang masuk ke Indonesia tidak hanya terjamin dari sisi kesehatan dan keamanan, tetapi juga memiliki kejelasan status kehalalan yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Semua produk yang sehat bisa masuk ke Indonesia, bagi produk yang halal akan diberikan label halal dan produk yang tidak halal akan diberikan label non-halal. Label ini bukan hanya sekedar label, namun juga suatu bentuk kepercayaan bagi masyarakat.

Penguatan ekosistem halal tak hanya dilakukan di dalam negeri saja. Apa yang dilakukan BPJPH dengan pemerintah Bangladesh?

Penguatan kerja sama dengan Bangladesh itu sebagai bagian dari penguatan ekosistem halal global yang berbasis pada standar, kepercayaan, dan kerja sama antarnegara. Menurutnya, pembentukan lembaga halal menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan kelancaran arus perdagangan produk halal internasional sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian bagi konsumen muslim di Indonesia.

Implementasi wajib halal Oktober 2026 bukan semata perintah regulasi, tetapi juga momentum penguatan tata kelola halal global. Karena itu, kolaborasi dengan berbagai negara sahabat menjadi langkah strategis untuk menghadirkan sistem penyelenggaraan jaminan produk halal yang kredibel, akuntabel, dan saling terhubung, sekaligus membawa keuntungan bagi semua pihak.

Belum lama ini, BPJPH juga bertemu dengan delegasi pemerintah Malaysia. Apa yang dibahas dari pertemuan tersebut?

Pertemuan dengan First Secretary (Religious Affairs) Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Mohd Izwan Sharif mendiskusikan agenda penguatan kerja sama halal regional, termasuk gagasan standar halal regional antara Indonesia dan Malaysia sebagai upaya memperkuat ekosistem halal kawasan.

Penguatan kerja sama ini penting dalam membangun ekosistem halal di kawasan. Selain itu, harmonisasi standar laboratorium halal antara Indonesia dan Malaysia sangat penting, khususnya terkait metode pengujian kandungan porcine pada produk pangan. Harmonisasi tersebut dinilai penting untuk mencegah perbedaan hasil pengujian yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap industri dan perdagangan produk halal.

Terbaru, BPJPH bertemu dengan perwakilan pemerintah Arab Saudi. Apa yang menjadi pambahasan utamanya?

Indonesia dan Arab Saudi memiliki hubungan yang sangat baik dan historis. Pertemuan ini penting untuk semakin mempererat kerja sama kedua negara, khususnya dalam pengembangan ekonomi dan perdagangan produk halal yang kini menjadi perhatian dunia dengan nilai yang terus tumbuh semakin besar.

Sinergi kedua negara selain memperkuat produktivitas kerja sama bilateral Indonesia-Arab Saudi, juga dipastikan akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi halal global.

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al-Amudi, kami juga membahas penguatan kerja sama dan peluang pengembangan dan peningkatan sinergi yang sudah berjalan.

Sinergi JPH diharapkan memperkuat kolaborasi bilateral dalam sektor industri dan perdagangan produk halal yang terus berkembang pesat dan semakin kompetitif.

Penguatan kerja sama internasional di sektor halal juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem halal yang modern, terpercaya, dan berdaya saing global, dengan telah ditandatanganinya kerja sama antara BPJPH dan Saudi Halal Center (SHC), serta BPJPH dan Gulf Accreditation Countries (GAC).

Indonesia terus mendorong penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional dan peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.