Industri Pariwisata Tahun Ini Diguyur Dana Investasi Rp63,5 Triliun

JAKARTA – Untuk menggerakkan industri pariwisata, sepanjang tahun ini akan diguyur dana investasi hingga 63,5 triliun. Ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025–2029.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata 2026 yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani Mustafa menyampaikan bahwa investasi pariwisata akan difokuskan pada tiga destinasi regeneratif dan 10 destinasi prioritas.

"Dari target 65 persen yang harus terpenuhi di 13 destinasi itu, 70 persen ada di destinasi regeneratif. Berarti sebenarnya DPP lainnya masih sangat kecil,” kata Rizki.

Destinasi pariwisata prioritas (DPP) meliputi Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Likupang (Sulawesi Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Morotai (Maluku Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat Daya). 

Sementara destinasi pariwisata regeneratif meliputi wilayah Bali, Jakarta Raya, dan Kepulauan Riau.

Menurut Kementerian Pariwisata, selama tahun 2025 investasi untuk pariwisata masih terkonsentrasi di Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau.

Kementerian Pariwisata mendorong penguatan sinergi untuk meningkatkan investasi di destinasi pariwisata prioritas dan daerah dengan potensi pengembangan usaha pariwisata.

"Menteri Pariwisata telah meminta kami membuat satu forum di mana nantinya daerah-daerah yang memiliki proyek untuk bisa dipertemukan dengan calon investor," kata Rizki.

Rizki menyampaikan, pemerintah daerah perlu menyiapkan proyek investasi pariwisata secara matang agar layak ditawarkan dan menarik bagi investor.

Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur pendukung, konektivitas, serta diversifikasi produk dan layanan pariwisata.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan kepastian hukum juga sangat penting dalam upaya untuk menarik investor ke daerah.​​​​​​​

Rizki juga mengemukakan perlunya pemahaman mengenai preferensi wisatawan global untuk menyiapkan produk-produk pelayanan pariwisata di daerah.

"Ada tren-tren yang sedang berkembang di market yang nanti larinya ke produk wisata. Jadi bagaimana dalam membentuk produk wisata, mengaitkan potensi yang ada di daerah dengan tren tersebut," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini mengajak pemerintah dan pelaku industri untuk meningkatkan promosi pelayanan pariwisata di platform digital.

"Kami ingin mengajak pemerintah daerah, asosiasi, dan industri untuk berkolaborasi. Penting bagi kita untuk bisa memaksimalkan digital promotion," katanya.