Industri Tertekan Akibat Rupiah Melemah

Selasa, 19 Mei 2026, 01:00 WIB

Kenaikan biaya produksi memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi, mulai dari mengurangi kapasitas produksi hingga menekan biaya operasional.

Jakarta - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) dinilai mulai menekan berbagai sektor industri di Indonesia, terutama industri manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku impor. Para ekonom pun meminta pemerintah dan pelaku usaha segera menyiapkan langkah antisipasi agar tekanan ekonomi tidak berdampak lebih luas terhadap tenaga kerja dan daya beli masyarakat.

Ket. Foto: Indikator Ekonomi - BI Diminta Terapkan Kebijakan yang Lebih “Hawkish” — Sumber: antara

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Senin (18/5), melemah menjadi 17.668 rupiah per dollar AS dari sebelumnya 17.597 rupiah per dollar AS. Sementara kurs JISDOR Bank Indonesia (BI) juga turun ke level 17.666 rupiah per dollar AS dari sebelumnya 17.496 rupiah per dollar AS.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pelemahan rupiah akan berdampak pada impor bahan baku di sektor elektronik, otomotif, pertanian hingga farmasi.

“Jadi saya kira ke depan risiko PHK, tenaga kerja terutama di industri-industri manufaktur ini harus segera diantisipasi, dimitigasi dengan berbagai kebijakan,” kata Bhima, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Senin (18/5).

Menurut dia, tekanan kurs membuat banyak pelaku industri mulai melakukan efisiensi, seperti mengecilkan ukuran produk, menurunkan kapasitas produksi, hingga menekan biaya operasional agar harga barang tidak melonjak tajam di tingkat konsumen.

“Tujuannya adalah agar tidak ada shock harga yang berlebihan kepada konsumen, jadi bisa menjaga margin. Tapi pertanyaannya sampai berapa lama karena kalau rupiahnya terus persisten melemah, banyak pelaku usaha itu pun juga akan kesulitan melakukan penyesuaian harga,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda meminta pemerintah fokus menjaga stabilitas rupiah dan daya beli masyarakat melalui kombinasi kebijakan moneter dan fiskal.

“Yang pasti penguatan rupiah menjadi prioritas. Sektor moneter harus pertimbangkan betul soal kenaikan BI-rate. Sektor fiskal harus ada realokasi anggaran untuk menyelamatkan daya beli masyarakat,” ujar Huda.

Kepercayaan Pasar

Di sisi lain, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai BI perlu mengambil langkah lebih hawkish (agresif) dan antisipatif untuk menjaga stabilitas rupiah serta kepercayaan pasar.

“Dalam situasi seperti ini, bank sentral tidak hanya sedang mengelola inflasi. Bank sentral sedang mempertahankan policy anchor itu sendiri,” ujar Fakhrul.

Ia menilai BI perlu kembali menerapkan pendekatan stabilisasi klasik seperti saat krisis eksternal 2018 melalui langkah “pre-emptive, front loading, and ahead the curve”, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.

“Kenaikan suku bunga kali ini bukan karena ekonomi runtuh atau inflasi sudah tinggi. Justru ini diperlukan agar kita tidak membayar harga yang lebih mahal di kemudian hari akibat kehilangan jangkar ekspektasi,” katanya.

Menurut Fakhrul, langkah cepat dan kredibel dari BI berpotensi membuat rupiah kembali menguat menuju kisaran 16.800 rupiah per dollar AS.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti meminta industri memperkuat strategi mitigasi risiko, salah satunya melalui instrumen lindung nilai atau hedging untuk melindungi arus kas dari fluktuasi kurs.

“Kondisi ini berimbas langsung pada pasar kerja melalui pembengkakan biaya produksi, kenaikan imported inflation, serta turunnya serapan tenaga kerja akibat terhambatnya ekspansi usaha,” kata Esther.

Selain itu, ia mendorong industri mulai mencari pemasok lokal sebagai alternatif bahan baku impor, melakukan efisiensi operasional, dan memperluas penggunaan mekanisme Local Currency Settlement (LCS) dalam perdagangan internasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap dollar AS.

“Semakin banyak perusahaan yang mencoba melakukan pembayaran perdagangan internasional dengan mekanisme Local Currency Settlement atau LCS untuk mengurangi dominasi dan ketergantungan terhadap dollar AS,” ujarnya.

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.