Buntut Dinamika di Kalbar, MPR RI Setujui Penolakan Pengulangan Lomba dan Rombak Format Juri LCC Empat Pilar MPR RI Tahun 2026

JAKARTA – Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Liyanto, menegaskan bahwa eksistensi Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI akan semakin kuat dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal itu bercermin dari antusias publik menyikapi dinamika yang terjadi dalam final LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Pernyataan itu disampaikan Abraham Liyanto dalam konferensi pers di lobi Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/5), bersama Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, SH.; dan Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah. 

Konferesi pers tersebut dilakukan usai melaksanakan Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI, bersama pimpinan fraksi, pimpinan kelompok DPD, beserta alat kelengkapan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta. 

Abraham menjelaskan, bahwa MPR RI memiliki tiga alat kelengkapan, yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian dan Badan Penganggaran. Sementara itu LCC Empat Pilar adalah agenda MPR RI di bawah naungan Badan Sosialisasi sebagai pentingnya meningkatkan pemahaman terkait empat pilar kebangsaan. 

Secara umum, hingga tanggal 9 Mei 2026 telah dilaksanakan LCC empat pilar di 15 provinsi, di mana Kalbar merupakan provinsi ke-15, sehingga masih tersisa 23 provinsi lainnya yang belum melaksanakan LCC Empat Pilar MPR RI Tahun 2026. 

Namun karena adanya dinamika pada kegiatan (LCC Kalbar) tersebut, pelaksanaan di provinsi lain ditunda. Pada hari Selasa (12/5/2026), Pimpinan Badan Sosialisasi menggelar rapat secara daring dan memutuskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh, baik terhadap dewan juri maupun pihak penyelenggara.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas tentang surat pernyataan resmi dari SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas yang salah satu poinnya adalah penolakan terhadap pelaksanaan ulang lomba cerdas cermat.

“Oleh karena itu, rapat gabungan dengan pimpinan MPR hari ini, memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah tersebut. Kami menilai bahwa sikap yang ditunjukkan dalam pernyataan kedua sekolah ini merupakan wujud nyata dari implementasi nilai-nilai Empat Pilar MPR itu sendiri. Di sana ada nilai toleransi, persatuan yang dijunjung tinggi, serta nilai keadilan dan demokrasi,” ujar Abraham. 

Abraham menuturkan, rapat akan kembali digelar untuk mengevaluasi terkait Dewan Juri ke depan, yakni dewan juri dari unsur pakar pakar hukum tata negara atau akademisi/dosen perguruan tinggi setempat di setiap provinsi. Dengan format baru ini, pihaknya berharap sosialisasi Empat Pilar dapat semakin membumi dan mudah dipahami masyarakat.

Abraham menambahkan, bahwa LCC Empat Pilar ini akan terus kita selenggarakan dengan meningkatkan kualitas pengaturan dan melibatkan juri yang lebih profesional. Dengan demikian, cita-cita Empat Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) dapat memperkuat generasi muda untuk semakin mencintai bangsa ini,” tuturnya. 

Abraham juga menegaskan tujuan utama dari Sosialisasi Empat Pilar ini, yaitu agar seluruh masyarakat Indonesia memahami nilai-nilai kebangsaan, generasi muda memahami kehidupan berbangsa dan bernegara secara benar dan baik. 

Selain itu, LCC Empat Pilar ini juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, serta mendorong pemahaman tentang nilai demokrasi, toleransi, persatuan, dan konstitusi negara.

“Mudah-mudahan ke depan Sosialisasi Empat Pilar ini bisa lebih membumi, sehingga target pemahaman bagi 280 juta warga Indonesia dapat tercapai, demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Sikap ini sudah dicontohkan dengan sangat baik oleh adik-adik kita dari kedua sekolah tersebut,” paparnya.