Solar Langka, Transportasi Air di Pesisir Kalbar Nyaris Lumpuh

PONTIANAK – Kelangkaan solar di wilayah pesisir menunjukkan betapa besarnya ketergantungan transportasi air terhadap pasokan energi bersubsidi.

Ketika distribusi bahan bakar terganggu, aktivitas kapal penumpang, perahu nelayan, hingga distribusi logistik antarpulau ikut melambat.

Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor transportasi, tetapi juga mengganggu rantai pasok kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan energi di daerah kepulauan memiliki efek berlapis terhadap mobilitas dan kestabilan ekonomi lokal.

Jika kelangkaan berlangsung lama, biaya operasional transportasi air berpotensi meningkat dan mendorong kenaikan harga barang di wilayah yang sangat bergantung pada jalur laut sebagai akses utama distribusi.

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi melumpuhkan layanan transportasi kapal penumpang dan barang pada sejumlah jalur perairan di Kalimantan Barat sejak minggu kemarin.

"Rute yang terdampak di antaranya Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara menuju Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, serta jalur Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar menuju Rasau Jaya dan sebaliknya. Sejumlah kapal tambang terpaksa menghentikan operasional karena operator kesulitan memperoleh pasokan solar subsidi untuk menjalankan pelayaran," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) Kalimantan Barat, Agus Tianto, di Pontianak, Senin (18/5).

Dia mengatakan kelangkaan BBM subsidi tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat pesisir dan distribusi logistik.

"Masalah ini jangan dibiarkan berlarut," tuturnya.

Menurut dia, jalur Teluk Batang–Rasau Jaya merupakan akses transportasi vital bagi masyarakat pesisir karena tidak tersedia jalur alternatif darat yang memadai.

Ia menjelaskan sebagian besar aktivitas masyarakat, mulai dari perjalanan penumpang hingga pengangkutan kebutuhan pokok, sepenuhnya bergantung pada layanan transportasi air.

"Karena itu, terganggunya operasional kapal sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat pesisir," tuturnya.

Selain pasokan yang sulit diperoleh, harga solar di lapangan juga disebut melonjak jauh di atas harga subsidi yang ditetapkan pemerintah.

Jika harga resmi solar subsidi sebesar Rp6.800 per liter, di sejumlah titik harga jual disebut mencapai Rp17 ribu per liter atau hampir tiga kali lipat lebih mahal.

Kondisi tersebut dinilai semakin membebani operator kapal rakyat yang mengandalkan BBM subsidi untuk menjaga keberlangsungan layanan transportasi.

Agus mendesak pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah cepat untuk menormalkan distribusi solar subsidi, khususnya bagi sektor transportasi rakyat yang bergantung penuh pada pasokan BBM tersebut.

Ia juga meminta pengawasan distribusi diperketat agar penyaluran solar subsidi tepat sasaran dan tidak menghambat aktivitas masyarakat pesisir.

"Distribusi BBM subsidi wajib tepat sasaran agar tidak menghambat transportasi masyarakat yang sangat bergantung pada solar," katanya.

Saat ini para operator kapal berharap distribusi solar subsidi segera kembali normal sehingga layanan pelayaran pada rute Teluk Batang–Rasau Jaya maupun Padang Tikar–Rasau Jaya dapat kembali beroperasi secara optimal.