Geopolitik Memanas, Pemerintah Pasang Rem Agar PHK Tak Meluas

JAKARTA – Mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi langkah penting di tengah ketidakpastian ekonomi global, perlambatan industri, dan perubahan pola bisnis akibat digitalisasi.

Perusahaan yang menghadapi tekanan biaya maupun penurunan permintaan cenderung melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja, sehingga risiko PHK perlu direspons sejak dini.

Upaya antisipasi tidak hanya bergantung pada dunia usaha, tetapi juga memerlukan peran pemerintah melalui penguatan pelatihan kerja, perlindungan sosial, hingga penciptaan lapangan kerja baru.

Peningkatan keterampilan tenaga kerja juga menjadi kunci agar pekerja lebih adaptif terhadap kebutuhan industri yang terus berubah.

Selain berdampak pada pendapatan masyarakat, gelombang PHK berpotensi menekan daya beli dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, langkah mitigasi yang cepat dan terukur dinilai penting agar stabilitas pasar tenaga kerja tetap terjaga sekaligus mencegah dampak sosial yang lebih luas.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor memastikan pemerintah terus mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak geopolitik global yang memanas imbas perang Timur Tengah.

"Nah, kita segera mengantisipasi terjadinya PHK yang bisa membuat banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia," kata Wamenaker di Jakarta, Minggu (17/5).

Dia menekankan hal itu saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta.

Menurut Afriansyah, konflik global yang terjadi saat ini memberikan tekanan terhadap perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia, sehingga pemerintah mengambil langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas lapangan pekerjaan.

"Kita juga sekarang pada tahap kondisi global dunia, perang, ini berdampak kepada semua negara termasuk Indonesia," ujarnya.

Afriansyah menegaskan pemerintah terus memantau dampak kondisi geopolitik global terhadap ketenagakerjaan nasional guna mencegah meningkatnya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri nasional.

"Tingkat pengangguran sekarang ini setara dengan 7,4 juta orang, sekitar 4,3 persen dari jumlah penduduk Indonesia," bebernya.

Ia menjelaskan pemerintah saat ini memperkuat berbagai program ketenagakerjaan untuk membantu masyarakat tetap memperoleh peluang kerja di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang dan berubah cepat.

Afriansyah mengatakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah memperluas program Magang Nasional dengan meningkatkan kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang pada tahun 2026.

Menurut dia, program tersebut ditujukan membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan sehingga lebih siap menghadapi kebutuhan dunia industri yang semakin kompetitif dan dinamis saat ini.

"Jadi untuk tahun 2026, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka insya Allah lowongan sekitar 150 ribu, jadi dari 100 ribu naik menjadi 150 ribu," jelasnya.

Selain program magang, pemerintah juga membuka pelatihan vokasi nasional bagi lulusan SMA dan SMK melalui balai pelatihan kerja guna memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia secara berkelanjutan.

"Itu membuka (kuota) 70 ribu pelatihan, silakan mendaftar dan mengikuti. Pendaftarannya di aplikasi SIAPKerja. Di situlah nanti teman-teman bisa ikut mendaftar di magang hub, kemudian juga ikut di vokasi nasional atau pelatihan vokasi nasional," katanya.

"Di situ nanti diberikan insentif itu per hari untuk uang sakunya Rp20.000, terus pelatihannya gratis selama bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan sertifikasi dari negara," tambah Wamenaker.

Ia menambahkan pemerintah meyakini kekuatan ekonomi rakyat menjadi fondasi penting menghadapi tekanan global sehingga penguatan pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja terus diperluas di berbagai daerah Indonesia.