Yogyakarta Gagas Tiap Keluarga Tak Mampu, Bisa Lahirkan Seorang Sarjana

YOGYAKARTA - Orang miskin tak identik bodoh. Untuk itu, tiap keluarga tak mampu secara ekonomi harus dibantu agar melahirkan seorang sarjana. Inilah yang dgagas Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Pemkot menggagas Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana melalui pemberian Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi (JPD PT) bagi keluarga miskin Desil 1- 5 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Melalui program ini kami ingin mempertahankan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  supaya tetap tinggi, itu harus dan rata-rata lama sekolah itu harus terus naik," kata Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo usai sosialisasi Program JPD PT kepada lurah dan mantri pamong praja di Yogyakarta, Senin.

Sebelumnya JPD PT diberikan untuk keluarga miskin yang masuk dalam data Keluarga Sasaran Jaminan Sosial (KSJPS) Pemkot Yogyakarta, namun sasaran penerima diperluas hingga warga miskin Desil 1-5 untuk mendukung Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.

Hasto mengatakan di Yogyakarta masih banyak orang yang harusnya bisa kuliah sarjana. Selama ini Pemkot Yogyakarta sudah memberikan JPD dari TK sampai jenjang SMA, termasuk untuk penyandang disabilitas.

"Maka kami harus mengamankan yang sarjana. Kalau kemarin kami  alokasikan anggaran JPD PT, kemudian anggaran itu hampir tidak terserap. Maka kami sweeping, saya suruh cari data orang-orang di Kota Yogyakarta yang kuliah tapi desilnya rendah," katanya.

Dari hasil pemetaan, lanjutnya, ditemukan sejumlah data nama dan alamat warga Yogyakarta yang berkuliah masuk dalam Desil 1-5, sehingga pemkot mengumpulkan lurah-lurah untuk mengejar warga yang kuliah tapi desilnya rendah tersebut.

Arahan Wali Kota juga termasuk mendata warga yang berpotensi untuk melanjutkan kuliah meskipun sambil bekerja, sehingga para lurah-lurah agar mendatangi, meneliti warga sekitar, dan menawarkan Program JPD PT tersebut.

"Ini supaya tidak berisiko drop out, dan lebih sukses lagi. Para lurah saya suruh cari orang-orang yang punya potensi kuliah meskipun sambil kerja. Meski sekarang kerjanya kasar, tapi lulus SLTA, kami bantu kuliah kalau dia tidak mampu. Karena anggaran sudah disediakan," katanya.

Ia menegaskan pendidikan menjadi kebutuhan dasar yang harus diperhatikan pemerintah, sehingga para lurah dan mantri pamong praja agar menyukseskan Program JPD PT dan Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.

"Kalau kita ingin meningkatkan derajat pendidikan masyarakat atau kecerdasan suatu bangsa, maka hari ini yang kita lebih fokuskan pada pendidikan di tingkat lanjut," kata Hasto.

Untuk mendukung Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta Agus Trimadi mengatakanpihaknya telah menyiapkan data calon sasaran secara nama dan alamat telah dipetakan berdasarkan kelurahan.

Menurut dia, data tersebut dibagikan kepada masing-masing kelurahan untuk dicermati, diverifikasi, dan ditindaklanjuti bersama, termasuk membagikan poster informasi program kepada setiap RW melalui kelurahan, dengan prinsip yang dibangun adalah satu data, satu dashboard, dan satu rencana tindak lanjut.

"Keberhasilan Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana membutuhkan gerak bersama antara pemerintah kota, kemantren, kelurahan, perguruan tinggi, serta masyarakat," katanya.

Pihaknya berharap jangan sampai ada anak di Kota Yogyakarta yang mempunyai kemampuan dan keinginan untuk kuliah tetapi kehilangan kesempatan hanya karena keterbatasan ekonomi keluarga.

"Satu anak yang berhasil kuliah dan menjadi sarjana ini, Insya Allah, bukan hanya mengubah masa depannya sendiri, tetapi dapat menjadi jalan perubahan bagi satu keluarga," katanya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) JPD Disdikpora Yogyakarta Menik Ria Agustiningsih mengatakan kuota JPD PT pada tahun ini sebanyak 250 mahasiswa, dan sampai saat ini yang sudah diakses sekitar 76 mahasiswa.

Dari hasil penelusuran permasalahanya mayoritas pengusul di tahun sebelumnya itu adalah penerima Program KIP Kuliah pemerintah pusat dan tahun ini tidak bisa mengajukan karena mekanisme JPD PT tahun ini adalah reimburs Uang Kuliah Tunggal (UKT).

"Pada tahun ini untuk memenuhi target itu kita lakukan perluasan sasaran penerima, yaitu mereka dari keluarga tidak mampu tidak hanya KSJPS, namun juga keluarga yang masuk Desil 1-5. Hanya saja nanti pemberian bantuan berdasarkan pada kuota yang ada," katanya.

Dia menyebut prioritas pertama untuk KSJPS, yang berikutnya adalah dengan desil terendah, dan apabila desil terendah jumlahnya banyak, maka pemerintah kota menggunakan prioritas kedua yaitu nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi.

Menurut dia, persyaratan pengajuan JPT PT bagi keluarga miskin Desil 1-5 meliputi surat keterangan desil dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, surat keterangan aktif mengikuti pendidikan pada PT yang menyebut semester, nominal JPD yang diberikan disesuaikan UKT dengan maksimal Rp8 juta per tahun.