Menteri PKP Dorong Penguatan Kredit Perumahan

BREBES — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, akan mendorong penguatan kredit program perumahan (KPP) atau KUR Perumahan. Tujuannya untuk memperluas akses pembiayaan pembangunan perumahan sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.

Menurut Ara, panggilan akrabnya, kebijakan ini penting untuk memastikan program perumahan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pembiayaan perumahan tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar dia, Sabtu (9/5).

Ara menegaskan akses pembiayaan yang lebih luas akan membuka peluang usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga, lanjut dia, pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan perumahan melalui berbagai skema seperti KPP.

Menurut Menteri PKP, pelonggaran giro wajib minimum (GWM) oleh Bank Indonesia (BI) berdampak positif terhadap fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). “Ini membuat kuota FLPP untuk membiayai pembangunan perumahan naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit,” kata dia.

Pemerintah juga mengalokasikan FLPP untuk pembangunan 50 ribu unit perumahan di Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan hunian masyarakat yang masih cukup tinggi di wilayah tersebut.

“Rumah subsidi harus benar-benar dapat dinikmati masyarakat kecil seperti ART, buruh, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya,” ujar dia.

Karena itu, lanjut Menteri, pemerintah terus memperkuat pembiayaan perumahan agar semakin mudah diakses masyarakat.

Selain rumah tapak, Kementerian PKP juga mendorong pembangunan rumah susun subsidi di wilayah dengan keterbatasan lahan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses hunian layak di kawasan padat penduduk.

Menteri mengatakan penguatan kredit program perumahan perlu diiringi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Menurut dia, hal itu harus terintegrasi dengan pengembangan usaha masyarakat agar berdampak lebih optimal.

Ara menambahkan program perumahan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Menurut dia, penguatan ekonomi menjadi kunci agar kualitas hunian yang dibangun dapat terus terjaga.

Penyaluran kredit untuk perumahan juga tercatat mengalami peningkatan. Hingga April 2026, penyaluran KPP mencapai Rp1,7 triliun yang terdiri dari sisi suplai dan demand.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk pembangunan rumah untuk masyarakat. “Sehingga masyarakat, terutama di tingkat bawah, bisa memiliki rumah yang layak huni,” ujar dia.

Menurut Ara, pemerintah berharap akses perumahan semakin luas dengan penguatan program kredit perumahan rakyat. “Diharapkan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat secara berkelanjutan di berbagai daerah,” ujar dia. ils/I-1