Dukung Kebijakan Gubernur Pramono, BPS Kalibrasi Data RW Kumuh Pakai Teknologi Satelit

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat penurunan signifikan jumlah rukun warga (RW) kumuh di ibu kota dalam sembilan tahun terakhir. Berdasarkan pendataan terbaru yang difinalisasi pada 2026, jumlah RW kumuh turun dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW atau berkurang sekitar 52,58 persen.

Capaian tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5). Menurutnya, penurunan itu menjadi indikator penting bahwa upaya penataan kawasan permukiman di Jakarta mulai menunjukkan hasil positif.

Pramono menegaskan, meski angka penurunan cukup signifikan, Pemprov DKI tidak akan berhenti sampai di situ. Pemerintah daerah akan terus memperdalam data agar intervensi program penataan kawasan kumuh bisa dilakukan lebih tepat sasaran.

"Secara garis besar, terjadi penurunan RW kumuh dari 445 pada 2017 menjadi 211 pada tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen," ujar Pramono.

Ia juga mengapresiasi dukungan BPS yang dinilai telah membantu Pemprov DKI menghadirkan metode pendataan yang lebih akurat melalui kombinasi survei lapangan dan teknologi. Menurutnya, data yang valid menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan penataan kawasan padat penduduk.

"Kami berterima kasih kepada BPS. Data seperti ini penting untuk terus didalami karena akan kita gunakan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat di Jakarta," katanya.

Pramono menyebut penanganan kawasan kumuh ke depan akan difokuskan pada wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kawasan Tambora disebut menjadi salah satu perhatian utama karena memiliki persoalan permukiman yang cukup kompleks.

Ia menilai capaian penurunan lebih dari separuh jumlah RW kumuh patut diapresiasi di tengah tantangan urbanisasi yang terus meningkat. Pertumbuhan penduduk dan keterbatasan ruang kota disebut menjadi tantangan besar dalam penataan kawasan permukiman.

"Dengan kondisi lapangan yang semakin kompleks dan jumlah penduduk yang terus bertambah, penurunan lebih dari 52 persen ini patut disyukuri," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pendataan RW kumuh dilakukan menggunakan metode gabungan antara survei lapangan dan pemanfaatan citra satelit berbasis big data. Langkah tersebut dilakukan agar hasil pendataan mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan secara lebih akurat.

"Pendataan ini tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga dikalibrasi menggunakan citra satelit. Dengan demikian, hasilnya menjadi lebih akurat karena memanfaatkan perkembangan teknologi terkini," jelas Amalia.

Berdasarkan data BPS, dari total 2.749 RW di DKI Jakarta, sebanyak 211 RW masih masuk kategori kumuh. Penilaian dilakukan menggunakan 11 indikator, mulai dari kepadatan penduduk, kualitas bangunan, sanitasi, pengelolaan sampah, saluran air, jalan lingkungan, hingga penerangan jalan umum.

Ke depan, BPS bersama Pemprov DKI Jakarta juga akan memperluas kerja sama melalui analisis terhadap 1.904 RW lain menggunakan overlay citra satelit. Selain itu, pendataan ruang terbuka hijau juga akan dilakukan guna mendukung penataan kota yang lebih terarah dan berkelanjutan.