Ketahanan Keluarga Jadi Pondasi Pembangunan Kota

JAKARTA – Pembangunan kota Jakarta baru akan kuat jika ada ketahanan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga. “Itu menjadi pondasi utama pembangunan kota,” tandas Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo, Senin.

Hal ini seiring dengan jutaan keluarga ibu kota yang membutuhkan program terarah dan responsif. Menurutnya, berdasarkan Pendataan Keluarga 2025 melalui Carik Jakarta, terdapat 2.448.379 keluarga dari 7.162.445 individu yang terdata berdomisili di Jakarta.

“Jumlah ini menunjukkan pentingnya program pembangunan keluarga yang terarah dan mampu menjawab kebutuhan warga,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Senin. Lebih lanjut Pramono menjelaskan, Jakarta saat ini memiliki 324 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), dengan 50 RPTRA berada di wilayah Jakarta Pusat.

Menurutnya, keberadaan RPTRA menjadi ruang penting bagi interaksi sosial, edukasi, dan penguatan kualitas keluarga di lingkungan permukiman. Tak hanya itu, Pramono menegaskan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Pemprov Jakarta berkomitmen menghadirkan kebijakan yang mendukung pembangunan keluarga melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta layanan yang lebih responsif, agar setiap keluarga dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis.

Selain itu, Pemprov Jakarta terus menjalankan berbagai program pendukung keluarga. Ini mulai dari kolaborasi lintas lembaga seperti Home Service untuk Lansia Jakarta atau Pasukan Putih, dan penyediaan daycare di perkantoran Pemerintah. Selanjutnya, ada penguatan JAKI sebagai superaplikasi, pemutakhiran data KJP dan KJMU.

Ada juga pemasangan CCTV keamanan di permukiman, hingga pemberdayaan ekonomi melalui 420.487 Jakpreneur. Terakhir, balai latihan kerja di kelurahan, serta job fair di 44 kecamatan setiap tiga bulan.

“Pemprov Jakarta terus menghadirkan berbagai program yang mendukung penguatan keluarga, baik dari sisi layanan sosial, pendidikan, keamanan, maupun pemberdayaan ekonomi. Keluarga yang kuat akan menjadi fondasi bagi kota yang kuat,” kata Pramono. Pramono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan keluarga yang sehat, harmonis, mandiri, dan berkualitas.

LPDP

Isu lain yang disinggung Pramono berkaitan dengan rencana kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Pusat. Kerja sama untuk mematangkan rencana program LPDP khusus untuk Jakarta.

“Saat ini sedang dalam pematangan persiapan. Bappeda, Dinas Pendidikan, Asisten dan Sekda sedang memfinalisasi kerja sama dengan LPDP Pusat,” jelasnya.

Pramono menyebut, alasan Pemerintah Jakarta menggandeng LPDP Pusat untuk mempersingkat waktu agar program tersebut segera terealisasi. Sebab, jika institusi LPDP khusus Jakarta didirikan terlebih dulu, maka prosesnya akan memakan waktu lama.

“Kalau didirikan institusinya di Jakarta prosesnya terlalu lama. Padahal kami ingin mudah-mudahan tahun depan LPDP-nya untuk Jakarta bisa mulai dibagikan,” jelas Pramono. Sebelumnya, Pramono menyebut, Pemprov Jakarta berencana mengirim sekitar 100 mahasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri melalui skema LPDP.

Dari jumlah tersebut, Pramono memastikan akan ada kuota khusus bagi putra-putri Betawi dan warga Jakarta. “Pada tahap awal, kami akan mengirim kurang lebih 100 mahasiswa,” ujarnya. Dari situ dia akan memberikan kuota untuk anak-anak Betawi dan anak Jakarta. Karena bagaimanapun, sebagai ibu kota dan sesuai dengan undang-undang, Pemprov juga harus memberikan kesempatan bagi mereka untuk sekolah di luar negeri.

Lebih lanjut, Pramono juga mengungkapkan rencana pembentukan LPDP Jakarta sebagai program beasiswa daerah yang akan melengkapi skema bantuan pendidikan yang sudah ada. Program ini diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Ibu Kota.

Bebas Pungli

Masalah krusial lain menyangkut soal pungutan liar (pungli). Pramono Anung Wibowo menegaskan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di ibu kota harus bebas dari pungli. Menurut Pramono, seluruh layanan diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Maka, dia tidak ingin layanan hanya terlihat gratis saat ditinjau gubernur, tetapi kenyataannya warga masih diminta membayar. “Saya tanya apakah ada pungutan? Sekarang semuanya diberikan gratis. Saya bilang jangan sampai hanya karena di depan gubernurnya gratis tetapi di belakang dipungut, nggak boleh. Karena kalau gratis, betul-betul harus diberikan secara gratis,” tegas Pramono saat meninjau PTSP di Kantor Kelurahan Senen, Jakarta Pusat.

Dalam kunjungannya itu, Pramono juga turut meresmikan empat kelurahan yang telah direnovasi. Mereka adalah Kantor Lurah Senen di Jalan Pasar Senen Dalam VI, Kantor Lurah Tanah Tinggi, serta Kantor Lurah Semper Barat, dan Sunter Jaya.

Selain soal layanan, Pramono juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pembangunan fasilitas pemerintah. Dia pun minta seluruh proses pembangunan dilakukan secara terbuka dan bisa diaudit agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Ke depan, Pramono berharap pembangunan kantor kelurahan bisa memberikan pelayanan yang lebih ramah, terbuka, dan membuat warga merasa nyaman.

“Semoga fasilitas ini memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global, dan sekaligus pusat perekonomian nasional, inklusif, berkelanjutan, dan menyejahterakan warganya,” kata Pramono.