Dorong Diversifikasi Pasar Ekspor, Pemerintah Indonesia Incar Uni Eropa

JAKARTA – Diversifikasi pasar ekspor merupakan strategi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada negara tujuan tertentu sekaligus meredam risiko eksternal seperti perlambatan ekonomi, proteksionisme, atau gejolak geopolitik.

Dengan memperluas akses ke berbagai kawasan—misalnya pasar non-tradisional di Asia Selatan, Afrika, atau Timur Tengah—eksportir dapat menjaga stabilitas permintaan dan meminimalkan dampak penurunan di satu pasar utama.

Diversifikasi tidak hanya soal menambah tujuan ekspor, tetapi juga menyesuaikan produk dengan karakteristik permintaan masing-masing pasar.

Hal ini mendorong peningkatan kualitas, standardisasi, serta inovasi produk agar lebih kompetitif secara global.

Di sisi lain, dukungan kebijakan seperti perjanjian dagang, promosi ekspor, dan efisiensi logistik menjadi faktor penting untuk menurunkan hambatan masuk.

Dengan demikian, diversifikasi pasar ekspor memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui basis permintaan yang lebih luas dan berimbang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah terus mendorong pembukaan pasar ekspor baru, termasuk ke Uni Eropa, guna menjaga pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

Ia mengatakan perluasan pasar global menjadi salah satu strategi pemerintah dalam merespons perlambatan ekspor dan dinamika ekonomi dunia.

“Langkah-langkah pemerintah terkait dengan ekspor, dalam (situasi) ketidakpastian ini, salah satunya adalah membuka pasar lebih luas,” kata Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/5).

Ia menjelaskan pemerintah tengah berkomunikasi dengan Uni Eropa untuk mendorong proses ratifikasi perjanjian perdagangan agar dapat berjalan sesuai lini masa yang diharapkan.

Menurut dia, proses tersebut saat ini masih dalam tahap penyelesaian teknis, termasuk penerjemahan dokumen ke 22 bahasa.

“Kalau ini bisa selesai, kita berharap 1 Januari tahun depan pasar Eropa bisa terbuka dengan bea masuk nol,” ujarnya.

Airlangga menambahkan pembukaan akses pasar tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Selain Uni Eropa, pemerintah juga mendorong pemanfaatan kerja sama perdagangan dengan negara lain, termasuk Kanada.

Ia menyebut Indonesia telah memiliki perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Kanada yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas ekspor.

“Dengan adanya ketidakpastian antara Kanada dengan berbagai negara lain, maka peran Indonesia semakin penting dan ini juga akan mulai dilihat beberapa produk yang bisa masuk ke Kanada,” ucapnya.

Airlangga juga menyampaikan kerja sama ekonomi dengan Inggris tengah didorong menuju FTA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Selain itu, pemerintah bersama negara ASEAN juga membahas penguatan ketahanan energi dan pangan kawasan dalam ASEAN Economic Ministerial Meeting.

Menurut dia, pembahasan tersebut mencakup respons negara-negara ASEAN terhadap krisis energi dan pangan, termasuk Strategic Petroleum Reserve dan cadangan pangan kawasan.

Airlangga mengatakan penguatan cadangan pangan juga penting untuk menghadapi ketidakpastian tambahan akibat faktor cuaca seperti El Nino.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia pada Maret 2026 mencapai sekitar 22,43 miliar dolar AS dan secara tahunan menunjukkan perlambatan sebesar 3,01 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Perlambatan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus berupaya memperluas akses pasar ekspor guna menjaga kinerja perdagangan luar negeri.

Ia optimistis pembukaan pasar dan penguatan kerja sama internasional dapat menjaga kinerja ekspor nasional ke depan.