Layanan Publik Jakarta Makin Inklusif, Kantor Kelurahan Kini Punya Ruang Laktasi dan Lift

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengubah wajah pelayanan publik dari level paling bawah melalui revitalisasi kantor kelurahan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kantor lurah tidak lagi sekadar menjadi tempat urusan administrasi, tetapi harus bertransformasi menjadi ruang pelayanan yang lebih nyaman dan dekat dengan masyarakat.

Hal itu disampaikan Pramono saat meresmikan Kantor Lurah Senen di Jalan Pasar Senen Dalam VI, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Senin (4/5). Dalam peresmian tersebut, Pemprov DKI juga meresmikan Kantor Lurah Tanah Tinggi di Jakarta Pusat serta Kantor Lurah Semper Barat dan Sunter Jaya di Jakarta Utara.

Menurut Pramono, pembenahan kantor kelurahan menjadi bagian dari reformasi pelayanan publik yang selama ini menjadi sorotan warga. Ia menilai kantor pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, terbuka, dan manusiawi.

"Bagi saya, kantor kelurahan bukan sekadar tempat administrasi, melainkan ujung tombak pemerintahan paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, pelayanan yang diberikan harus menjadi yang terbaik," ujar Pramono.

Ia mengatakan program pembangunan dan revitalisasi kantor lurah akan terus dianggarkan setiap tahun. Langkah itu dinilai penting agar kualitas fasilitas pemerintahan di tingkat kelurahan merata di seluruh wilayah Jakarta.

Pramono menilai wajah pelayanan publik akan berubah jika masyarakat merasa nyaman ketika datang ke kantor pemerintahan. Ia bahkan berharap warga bisa merasa seperti berada di rumah sendiri ketika mengurus kebutuhan administrasi maupun menyampaikan keluhan.

"Jika masyarakat merasa nyaman, bahkan seperti di rumah sendiri saat datang ke kantor kelurahan, maka pemerintahan di tingkat paling bawah akan berjalan baik," katanya.

Kantor lurah yang baru direvitalisasi kini dilengkapi berbagai fasilitas modern. Mulai dari sistem proteksi kebakaran, pengolahan air, listrik cadangan, hingga penggunaan panel surya untuk mendukung konsep bangunan berkelanjutan.

Selain itu, fasilitas ramah kelompok rentan juga menjadi perhatian Pemprov DKI. Gedung dilengkapi lift, akses disabilitas, ruang laktasi, hingga area bermain anak agar pelayanan publik lebih inklusif.

Tak hanya melayani urusan administrasi warga, kantor kelurahan juga akan diperkuat sebagai pusat aktivitas sosial masyarakat. Gedung tersebut akan mendukung kegiatan PAUD, operasional Tiga Pilar, hingga fasilitas bagi petugas PPSU.

Pramono juga meminta setiap kantor lurah tetap menonjolkan unsur budaya Betawi sebagai identitas khas Jakarta. Menurutnya, modernisasi pelayanan tetap harus berjalan beriringan dengan pelestarian budaya lokal.

"Saya minta program ini terus dilanjutkan. Inilah yang akan mengubah wajah pelayanan Jakarta menjadi lebih baik," pungkasnya.