Kampung Nelayan Merah Putih Bertambah, KKP Capai 65 Titik

JAKARTA – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penataan permukiman, penguatan infrastruktur, dan integrasi kegiatan ekonomi nelayan.

Dengan pendekatan terpadu, program ini tidak hanya memperbaiki kualitas hidup, tetapi juga mendorong produktivitas dan daya saing sektor perikanan.

Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada keberlanjutan pendampingan, akses pasar, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaannya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap I telah rampung sepenuhnya dan siap memasuki tahap operasional.

“Kami melaporkan bahwa pekerjaan konstruksi KNMP tahap I pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100 persen per akhir April 2026,” ujar Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap I dan II Trian Yunanda dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (3/5).

Seiring rampungnya pembangunan tersebut, KKP juga menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP guna memastikan pengoperasian program berjalan lebih terarah, sistematis, efektif, dan efisien.

Trian mengatakan satgas tersebut akan mengawal kesiapan operasional seluruh fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat pesisir.

“Kami pastikan seluruh fasilitas dapat segera berfungsi secara optimal. Selanjutnya satgas akan memastikan kesiapan operasionalisasi KNMP dapat berjalan efektif,” katanya.

Pemerintah menargetkan pembangunan 1.300 Kampung Nelayan Merah Putih dapat diselesaikan hingga akhir 2026.

Selain itu, pemerintah juga telah membuka rekrutmen nasional sebanyak 5.476 formasi khusus bagi pengelola KNMP yang terdiri atas manajer operasional, kepala produksi, penjamin mutu, serta administrasi keuangan.

Program KNMP merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk mendukung swasembada pangan nasional, implementasi ekonomi biru, penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.

Meski demikian, Trian mengakui penyelesaian pembangunan KNMP di sejumlah lokasi mengalami keterlambatan dari target awal.

Ia menjelaskan keterlambatan tersebut dipengaruhi berbagai dinamika di lapangan, antara lain lokasi pembangunan yang berada di wilayah pesisir terpencil, adanya klaim lahan, hingga cuaca ekstrem yang berlangsung sampai awal 2026.

“Kami akan melakukan pemantauan ketat terhadap pelaksanaan penyelesaian KNMP tahap II di 35 lokasi lainnya,” ujar Trian.