Jakarta Perlu Terus Perluas Sekolah Gratis

]]JAKARTA – Pemprov Jakarta diminta terus untuk memperluas sekolah gratis demi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik. “Program sekolah gratis ibu kota harus diperluas sebagai solusi agar seluruh anak dapat mengenyam bangku pendidikan,” tangas anggota Komisi E DPRD Jakarta, Jhonny Simanjuntak, Rabu (29/4).

Hal tersebut disampaikan menanggapi pernyataan Ketua Tim Kerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Jakarta, Heni Mulyani. Heni menyebut, jumlah anak yang tidak sekolah (ATS) di Jakarta Utara, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencapai lebih dari 22.000.

“Salah satu jalan keluar adalah sekolah swasta gratis. Ini harus menjadi prioritas Pemprov Jakarta, jangan hanya 103 sekolah,” tegas Jhonny. Selain itu, dia menilai persoalan terkait anak yang tidak sekolah bukan hanya menyangkut kondisi ekonomi, tetapi juga sosial budaya.

Menurut Jhonny, masih banyak orang tua yang belum menganggap pendidikan itu  sangat penting. Ini perlu menjadi perhatian Dinas Pendidikan Jakarta. “Pemprov harus proaktif jemput bola ke masyarakat. Dinas Pendidikan Jakarta juga harus melakukan sosialisasi kepada orang tua bahwa pendidikan itu sangat penting,” ujar Jhonny.

Dia pun berharap pimpinan Komisi E DPRD Jakarta segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan Jakarta untuk membahas isu tersebut. Sebab pendidikan merupakan isu penting, terlebih dengan status Jakarta sebagai kota global.

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, juga telah menanggapi masalah ATS tersebut. Hendra menjelaskan, tantangan pendidikan di Jakarta Utara masih cukup besar. Sebab jumlah anak tidak sekolah masih sangat banyak. Ini membutuhkan perhatian serius dan kerja bersama lintas sektor.

Untuk itu, Pemerintah Kota Jakarta Utara menekankan sejumlah langkah strategis dalam menangani permasalahan anak tidak sekolah. Ini mulai dari penguatan sinergi lintas sektor, pemutakhiran dan verifikasi data anak tidak sekolah secara akurat, optimalisasi peran Bunda PAUD dan masyarakat.

Kemudian, pendekatan kolaboratif dan persuasif agar anak kembali bersekolah. “Perlu juga penguatan komitmen bersama melalui langkah konkret dan berkelanjutan,” ungkap Hendra. 

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR, Atalia Praratya, mendorong terobosan pemerintah secara jemput bola menjaring calon peserta didik Sekolah Rakyat dari anak jalan tidak bersifat parsial, tapi berkelanjutan.
“Langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara yang nyata,” ujarnya.

Tetapi, yang lebih penting memastikan bahwa proses ini tidak berhenti pada pendataan dan rekrutmen awal, melainkan berlanjut pada pendampingan berkelanjutan. Atalia mengapresiasi upaya Kementerian Sosial dalam menjaring calon peserta didik Sekolah Rakyat dari wilayah jalanan dan pasar di Pejompongan, Jakarta, Pusat.