Nggak Ada Jeda! SPHP Beras Digelontor Nonstop Sejak Januari, Efeknya Nendang

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras guna menjaga stabilitas harga. Berbeda dari tahun sebelumnya, penyaluran SPHP beras 2026 dirancang tanpa jeda saat pergantian tahun anggaran.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan, program SPHP beras 2026 terbagi dua tahap. Januari–Februari merupakan perpanjangan SPHP beras 2025. Sementara SPHP beras tahun anggaran 2026 mulai digelontorkan Maret.

Realisasi Januari–Februari tercatat 221 ribu ton. Adapun penyaluran Maret hingga 25 April mencapai 150,2 ribu ton. Dengan demikian, total beras SPHP yang telah digelontorkan sejak awal tahun menyentuh 371,2 ribu ton.

Bapanas bersama Perum Bulog akan memperluas kanal penyaluran agar realisasi SPHP beras makin masif. Langkah ini didukung stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hasil serapan dalam negeri yang menembus rekor baru, di atas 5 juta ton.

“Pertama, mulai 2026 penyaluran SPHP beras sudah boleh melalui distributor, khususnya BUMN dan BUMD. Kami harap pemerintah daerah yang punya BUMD pangan terlibat aktif,” kata Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 27/4/2026.

“Kedua, kami sudah koordinasi dengan Asosiasi Jaringan Ritel Modern untuk dorong penyaluran di seluruh jaringan ritel modern. Berikutnya, di tingkat pengecer, beras SPHP diprioritaskan untuk pengecer di pasar rakyat,” tambah Maino.

Harga Beras Masih di Bawah HET 

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras naik di 109 kabupaten/kota pada pekan keempat April. Jumlah daerah dengan kenaikan IPH ini menjadi yang tertinggi.

Namun telaahan Bapanas menunjukkan, dari 109 kabupaten/kota tersebut, hanya 52 daerah yang kenaikan IPH-nya melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. Jumlah itu hanya 14,65% dari total 355 kabupaten/kota yang dipantau BPS.

Pantauan Bapanas per 28 April, rerata harga beras medium masih dalam rentang HET dan turun dibanding tahun lalu. Zona I: Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi, tercatat Rp 12.998 per kg, turun dari Rp 13.070 per kg tahun lalu. Zona II: Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan, Rp 13.618 per kg, turun dari Rp 14.113 per kg. Zona III: Maluku dan Papua, Rp 14.957 per kg, turun dari Rp 15.937 per kg.

Stok Kokoh, Harga SPHP Tidak Naik  

Per 28 April, total stok beras Bulog mencapai 5,08 juta ton, dengan realisasi pengadaan setara beras produksi dalam negeri 2,4 juta ton. Stok CBP yang kokoh menjadi instrumen kuat untuk mengakselerasi penyaluran SPHP.

Kepala Bapanas Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian menegaskan tidak ada perubahan harga beras SPHP. “SPHP itu beras penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Nah SPHP, kita tidak naikkan. Tetap harganya seperti sekarang. Kualitasnya bagus karena pupuknya bagus, tepat waktu, tepat volume, dan airnya bagus,” kata Amran.

Terkait kemasan, kendala bahan baku plastik telah diatasi Bapanas bersama Bulog. Kemasan beras SPHP stok 2023–2025 boleh dipakai dengan penyesuaian label seperti HET, tanggal kedaluwarsa, dan informasi penting lain.

 Amran menambahkan, saat ini beras tidak lagi memberi andil inflasi signifikan. Inflasi beras cenderung stabil dan melandai, salah satunya berkat SPHP yang masif. Data BPS menunjukkan inflasi beras 2026 lebih stabil. Tertinggi pada 2023–2024 sempat 5,61% di September 2023 dan 5,28% di Februari 2024. Pada 2025, tertinggi 1,35% di Juli. Sementara 2026, inflasi bulanan tertinggi baru 0,65% di Maret.