Bank Indonesia Makin Keteteran Menahan Depresiasi Rupiah

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) makin keteteran menahan depresiasi rupiah, sehingga nilainya sudah undervalue, tepatnya berada di posisi 17.304 per dollar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (23/4) siang, melemah 123 poin atau 0,72 persen dibanding penutupan perdagangan Rabu yang berada di level 17.181 per dollar AS.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengakui jika rupiah saat ini undervalue karena pengaruh faktor eksternal, khususnya ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah. Otoritas moneter itu pun sudah melakukan berbagai langkah antisipasi, namun hasilnya belum menunjukkan kestabilan kurs, malah sebaliknya semakin sulit dikendalikan.

Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Rabu (22/4) mengatakan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sudah dinaikkan dalam sebulan terakhir untuk mendorong aliran modal masuk (inflow) dengan harapan mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.

Kebijakan tersebut jelasnya telah mendorong inflow portofolio asing, tidak hanya ke SRBI melainkan juga ke Surat berharga Negara (SBN), sehingga turut mendukung stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketahanan eksternal terhadap dampak dinamika global.

Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan yang cukup signifikan ini disebabkan gagalnya perundingan antara AS dengan Iran.

“Salah satu penyebabnya, pertama adalah masalah eksternal, dimana pertemuan di minggu ini antara AS dan Iran yang difasilitasi Pakistan gagal. Iran tidak ikut dalam perundingan tersebut karena AS sudah menyalahi aturan dalam gencatan senjata dengan melakukan penangkapan terhadap kapal tanker Iran yang melewati Selat Hormuz,” jelasnya dalam rekaman suara di Jakarta, Kamis.

Dampaknya ke Indonesia yaitu kenaikan harga minyak Brent saat ini menyentuh 103 dollar AS per barel dan harga West Texas Intermediate (WTI) sebesar 98 dollar AS per barel, membuat defisit anggaran Indonesia kemungkinan besar akan melebar.

Masalah lainnya ialah kapal tanker Pertamina yang belum bisa keluar dari Selat Hormuz akibat gejolak konflik di kawasan Asia Barat. “Kita melihat kebutuhan impor minyak Indonesia itu adalah 1,5 juta barel per hari. Kita harus tahu kebutuhan minyak mentah di Indonesia dalam satu hari itu adalah 2,1 juta barel per hari, sehingga pemerintah harus menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan minyak tersebut,” kata Ibrahim.

Sentimen dari domestik juga berasal dari utang pemerintah yang saat ini mendekati jatuh tempo yang begitu besar, sehingga mempengaruhi kinerja dari pemerintah sendiri.

Seiring keadaan itu, subsidi pemerintah terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Pertalite dinilai akan semakin besar, mengingat keputusan kenaikan BBM hanya terhadap Pertamax Turbo dan BBM non subsidi lainnya.

“Tidak menaikkan harga BBM subsidi ini membuat subsidi pemerintah semakin besar, sehingga harus mencari anggaran-anggaran dari departemen-departemen (kementerian) lain untuk membantu subsidi terhadap Pertalite. Ini yang bisa membuat defisit anggaran kembali lagi mengalami pelebaran,” katanya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi menegaskan, pelemahan rupiah sebesar 0,72 persen memberi tekanan bersih pada APBN, bukan keuntungan. Meski penerimaan negara dari migas dan komoditas berbasis dolar naik sekitar 2-3,5 triliun rupiah, namun beban belanja justru membengkak lebih besar berkisar 6-11 triliun rupiah.

Kenaikan belanja itu didorong oleh subsidi energi dan pembayaran utang luar negeri yang sangat sensitif terhadap kurs.

“Secara bersih APBN justru tertekan, dengan potensi pelebaran defisit sekitar 3-6 triliun rupiah jika kurs tinggi ini bertahan. Ini menegaskan kerentanan klasik fiskal Indonesia, pelemahan rupiah lebih cepat membebani belanja daripada memperkuat penerimaan,” ujarnya.