Target Ambisius! Airlangga: Tanpa Pertumbuhan Ekonomi 6,7%, RI Sulit Jadi Negara Maju

JAKARTA – Mencapai target menjadi negara maju menuntut transformasi struktural yang melampaui sekadar pertumbuhan ekonomi tinggi.

Fokus utama harus bergeser pada peningkatan produktivitas, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta penguasaan teknologi dan inovasi.

Tanpa itu, pertumbuhan berisiko terjebak dalam middle income trap, di mana kenaikan pendapatan tidak diikuti lompatan daya saing.

Selain itu, fondasi institusi yang kuat, tata kelola yang efisien, serta pemerataan pembangunan menjadi faktor kunci agar kemajuan bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Integrasi sektor industri, pendidikan, dan riset juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi berbasis nilai tambah.

Dengan pendekatan tersebut, target menjadi negara maju tidak hanya realistis, tetapi juga mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia perlu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga sekitar 6,7 persen untuk bisa mencapai target menjadi negara maju pada 2045.

Ia menyebut pertumbuhan tersebut diperlukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

“Saya kira, dengan aspirasi Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi (negara maju) pada 2045, Indonesia perlu tumbuh melampaui 5 persen. Artinya, Indonesia perlu mencapai pertumbuhan (ekonomi) setidaknya 6,7 persen. Karena itu, Presiden sangat mendorong kita, meskipun menghadapi situasi global yang penuh tantangan,” ujar Airlangga dalam seminar nasional di Jakarta, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan kondisi global saat ini diwarnai ketidakpastian yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk energi, pangan, dan rantai pasok.

Menurut dia, pemerintah merespons situasi tersebut dengan memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk di sektor energi dan pangan.

Airlangga menambahkan Indonesia terus menjaga stabilitas ekonomi dengan mengandalkan kekuatan domestik, termasuk konsumsi dalam negeri yang menjadi penopang utama perekonomian.

“Kita perlu menjaga kepercayaan konsumen karena konsumsi domestik menjadi penopang utama perekonomian,” katanya.

Ia menyebut konsumsi domestik menyumbang sekitar 54 persen dari permintaan ekonomi nasional sehingga perlu dijaga melalui kebijakan yang adaptif.

Selain itu, pemerintah juga mendorong diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan.

“Pemerintah terus mendorong peningkatan pencampuran biodiesel hingga B50 untuk mengurangi ketergantungan impor energi,” ujarnya.

Di sektor pangan, pemerintah juga menjaga stabilitas pasokan melalui pengendalian biaya produksi, termasuk harga gas sebagai bahan baku pupuk.

Airlangga mengatakan Indonesia memiliki kelebihan produksi pupuk urea dan mengekspor sekitar 1,5 juta ton setiap tahun.

“Untuk pupuk urea, kita memiliki kelebihan dan bahkan mengekspor sekitar 1,5 juta ton setiap tahun,” ungkapnya.

Ia menambahkan sejumlah negara seperti India, Australia, dan Filipina telah meminta dukungan pasokan pupuk dari Indonesia di tengah dinamika rantai pasok global.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan posisi Indonesia yang semakin kuat dalam mendukung ketahanan pangan, baik domestik maupun global.

Airlangga menilai berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di tengah tekanan global.

Ia menegaskan pemerintah akan terus mendorong kebijakan yang fleksibel dan responsif guna memastikan target pertumbuhan ekonomi itu dapat tercapai.