Menkeu: RI Tinggalkan Pertumbuhan Semu, Bidik Produktivitas dan Keberlanjutan

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas menuntut pergeseran dari sekadar ekspansi kuantitas menuju transformasi struktural.

Hal ini berarti mendorong sektor-sektor yang tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan menghasilkan output bernilai tinggi, seperti industri manufaktur berteknologi, hilirisasi sumber daya alam, serta ekonomi berbasis inovasi.

Dalam konteks ini, investasi tidak cukup hanya besar secara nominal, tetapi harus diarahkan pada aktivitas yang memperkuat rantai pasok domestik dan transfer teknologi.

Tanpa itu, pertumbuhan berisiko terjebak pada pola lama: padat modal namun minim dampak terhadap kesejahteraan tenaga kerja.

Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan industri, pendidikan vokasi, dan insentif investasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi benar-benar menciptakan pekerjaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, Indonesia tengah menggeser fokus pembangunan yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga menuju pertumbuhan yang lebih produktif, bernilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Purbaya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan transformasi tersebut didorong melalui tiga pilar utama, yakni investasi, industrialisasi, dan produktivitas.

“Kita mendorong industri hilir, memperkuat sektor manufaktur, dan meningkatkan sumber daya manusia dan efisiensi. Jadi ke depannya, pertumbuhan Indonesia tidak hanya akan stabil, tetapi juga lebih produktif dan berkelanjutan serta lebih terdiversifikasi dan tangguh,” ujar Menkeu.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian agenda IMF-World Bank Spring Meeting pada 13-17 April di Washington, DC, Amerika Serikat (AS).

Selain itu, Purbaya mengatakan kinerja ekonomi Indonesia saat ini relatif kuat dibandingkan negara-negara G20 dan negara berkembang lainnya. Hal ini ditopang oleh pertumbuhan yang solid, inflasi rendah, serta defisit dan rasio utang yang terjaga.

Ketahanan tersebut tidak terlepas dari peran APBN sebagai shock absorber dalam melindungi daya beli masyarakat. Pihaknya juga tetap menjaga disiplin fiskal di bawah batas defisit 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Indonesia akan mengoptimalkan sinergi kebijakan fiskal, moneter, serta memanfaatkan peran Danantara dalam mobilisasi investasi di luar APBN," kata Bendahara Negara tersebut.

Selain itu, dalam forum IMFC Restricted Breakfast Meeting, Menkeu menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia mampu mencetak pertumbuhan 5,4-6 persen pada 2026, meskipun di tengah ketegangan global.

Optimisme tersebut didukung oleh fondasi ekonomi nasional yang solid. Saat banyak negara mengalami perlambatan, ekonomi Indonesia tetap tumbuh 5,11 persen pada 2025.

Di samping itu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus sebesar 1,27 miliar dolar AS pada Februari 2026, melanjutkan tren surplus selama 70 bulan berturut-turut.

Kinerja positif tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, inflasi yang terkendali, defisit fiskal yang terjaga, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang rendah, serta keberlanjutan kebijakan hilirisasi.

Meski demikian, Menkeu menegaskan pemerintah tetap mewaspadai dinamika global, termasuk ketegangan di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga energi.

Pemerintah sudah memprioritaskan pembentukan bantalan fiskal untuk meredam guncangan harga serta memastikan stabilitas bahan bakar bersubsidi guna melindungi daya beli masyarakat.

Sebagai respons, pemerintah juga akan terus mendorong efisiensi belanja negara dan mempercepat transformasi struktural jangka panjang, termasuk melalui penguatan program hilirisasi.