Kejati Jatim: Kemungkinan Ada Tersangka Baru Kasus Pungli di Dinas ESDM

SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) akan melakukan pengembangan atas dugaan korupsi pungutan liar (pungli) izin tambang di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Timur Wagiyo di Surabaya, Jumat (17/4), mengatakan penyidikan perkara tersebut masih berjalan dan belum berhenti pada tiga tersangka yang telah ditetapkan.

“Perkara ini masih terus kami kembangkan. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain apabila ditemukan alat bukti yang cukup,” kata Wagiyo.

Selain itu, lanjutnya, penyidik juga terus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut, baik dari internal maupun eksternal instansi terkait.

Pengembangan perkara dilakukan melalui pemeriksaan saksi-saksi tambahan, pendalaman dokumen perizinan, serta penelusuran aliran dana yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi dalam proses penerbitan izin.

“Kami masih melakukan pendalaman terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat. Prinsipnya, setiap orang yang berdasarkan alat bukti memiliki keterkaitan dengan perkara ini akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” ujar Wagiyo.

Tim penyidik juga mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan indikasi upaya penyamaran asal-usul dana hasil kejahatan.

“Kami masih mendalami kemungkinan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Apabila ditemukan adanya aliran dana yang disamarkan atau dialihkan untuk menyembunyikan asal-usulnya, tentu akan kami proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Diketahui, Kejati Jatim menetapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat berinisial AM sebagai tersangka kasus pungutan liar perizinan tambang.

Selain Kepala Dinas ESDM, lanjutnya, dua tersangka lain yang juga ditetapkan tersangka yakni Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur, OS, dan Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah, berinisial H.

Dalam perkara ini, penyidik menemukan bahwa proses perizinan yang seharusnya dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) diduga sengaja diperlambat.

Pemohon izin yang tidak memberikan sejumlah uang diduga mengalami hambatan dalam proses penerbitan izin meskipun persyaratan telah lengkap.