Inflasi Jakarta Maret 2026 Terkendali di 3,37 Persen, Lebih Rendah dari Nasional

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat inflasi pada Maret 2026 tetap terkendali di angka 3,37 persen secara tahunan (year on year). Angka ini berada dalam rentang sasaran nasional sekaligus lebih rendah dibandingkan inflasi nasional.

Data tersebut menunjukkan inflasi Jakarta masih berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Selain itu, capaian ini juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,48 persen.

Pemprov DKI Jakarta menilai capaian ini tidak lepas dari strategi pengendalian inflasi yang dilakukan secara terstruktur. Upaya tersebut dijalankan melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah menghadirkan berbagai program seperti pasar murah dan bazar murah. Selain itu, intervensi juga dilakukan melalui penyediaan pangan bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Dari sisi ketersediaan pasokan, Pemprov DKI memperkuat kerja sama antar daerah serta mendorong skema contract farming. Langkah ini juga didukung dengan impor komoditas tertentu untuk menjaga stabilitas pasokan.

Kelancaran distribusi turut menjadi fokus utama dalam pengendalian inflasi. Pemerintah melakukan pembukaan gerai baru, pemantauan stok di pasar, hingga optimalisasi distribusi melalui jalur transportasi.

Sementara itu, komunikasi efektif dilakukan melalui berbagai kanal seperti publikasi digital dan edukasi masyarakat. Pendekatan ini juga diperkuat dengan koordinasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Di tengah upaya tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga mewaspadai risiko global yang dapat memengaruhi inflasi. Salah satunya adalah eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada tekanan energi dan logistik.

Sebagai langkah respons cepat, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi energi melalui skema work from home (WFH). Selain itu, monitoring terhadap BBM dan LPG juga terus diperketat.

Pemprov DKI juga mendorong optimalisasi penggunaan energi terbarukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang rentan terhadap gejolak global.

Dengan berbagai langkah tersebut, inflasi Jakarta dinilai tetap terjaga di tengah dinamika global. Sinergi pengendalian harga dan langkah antisipatif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan inflasi tetap terkendali. Upaya ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.