Proyek Raksasa Tol Trans Sumatera Terhambat, Beban Utang Jadi Bom Waktu

JAKARTA – Komisi VI DPR RI menyoroti tantangan pembiayaan dan keberlanjutan operasional proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang dikerjakan BUMN Karya. Pembangunan tol di Sumatera merupakan bagian dari penugasan pemerintah kepada BUMN, yang memiliki tantangan tersendiri dari sisi bisnis.

“BUMN Karya membangun jalan tol di Sumatera ini tentu adalah penugasan dari pemerintah. Di satu sisi ini penting untuk pembangunan ekonomi di Sumatera, tapi di sisi lain secara bisnis cukup berat. Kenapa? Karena lalu lintasnya belum ramai seperti di Pulau Jawa,” jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Jambi terkait Evaluasi Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Kota Jambi, Jambi, Jumat (10/4), seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Minggu (11/4).

Selama ini pembangunan didukung penyertaan modal negara (PMN) sehingga tidak terlalu membebani dari sisi modal. Namun, DPR mempertanyakan kesiapan BUMN dalam membiayai operasional dan pemeliharaan tol ke depan, terutama pada ruas yang belum mampu mandiri. Selain itu, juga didalami strategi pembiayaan jangka panjang jika dukungan PMN dihentikan, dengan BUMN tengah mengkaji berbagai opsi pendanaan.

Komisi VI DPR RI menilai proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) menghadapi hambatan serius akibat ketidakseimbangan antara ambisi pembangunan dan kapasitas pendanaan.