Di Tengah Lonjakan Plastik, UMKM Pilih Tahan Harga

JAKARTA – Kenaikan harga plastik semakin menekan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena langsung meningkatkan biaya produksi, terutama bagi usaha yang bergantung pada kemasan.

Dalam kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, pelaku usaha berada pada dilema antara menaikkan harga jual atau menanggung penurunan margin.

Secara analitis, tekanan ini berpotensi menggerus daya saing UMKM, terutama di tengah persaingan yang ketat dan keterbatasan akses terhadap bahan baku alternatif yang lebih murah.

Jika tren kenaikan berlanjut, risiko yang muncul bukan hanya penurunan profitabilitas, tetapi juga potensi perlambatan ekspansi hingga pengurangan skala usaha.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pelaku UMKM lebih memilih menjaga harga jual produk mereka dibandingkan menaikkannya, meski lonjakan harga plastik telah menekan biaya produksi.

Dia mengatakan dalam sepekan terakhir pihaknya menerima banyak keluhan dari pelaku UMKM terkait kenaikan harga plastik yang semakin memberatkan usaha mereka.

“UMKM berusaha menjaga harga barang di mata masyarakat dan pembeli. Mereka tidak menaikkan harga jual, tetapi konsekuensinya keuntungan menjadi menipis karena biaya produksi naik,” ujar Maman dalam temu media di Jakarta, Kamis (9/4).

Gangguan distribusi nafta, yang merupakan turunan minyak bumi, serta lonjakan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah memicu kenaikan harga plastik.

Menurut laporan Kementerian UMKM, kenaikan harga plastik mencapai rata-rata 40–60 persen. Kenaikan tersebut berdampak langsung pada penurunan margin keuntungan dan omzet UMKM, dengan rata-rata penurunan hingga 50 persen.

Data Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia pada 2026 menunjukkan kelangkaan nafta telah menurunkan kapasitas produksi plastik, bahkan menyebabkan sejumlah lini produksi terhenti.

Padahal, mayoritas UMKM makanan dan minuman masih bergantung pada kemasan plastik.

Industri kemasan plastik dalam negeri sendiri mendominasi pasar hingga 67,61 persen pada 2025, dengan sektor makanan sebagai kontributor terbesar.

Maman mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih tinggi, mencapai 55 persen.

Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen distribusi melewati jalur Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik geopolitik, sehingga mengganggu rantai pasok global.

Menghadapi kondisi tersebut, Maman menyatakan bahwa pemerintah menyiapkan strategi jangka pendek dan panjang.

Untuk jangka pendek, ia menyebut Indonesia telah mengamankan pasokan nafta dari kawasan yang relatif stabil seperti Afrika, India dan Amerika.

Sementara itu, langkah jangka panjang diarahkan pada diversifikasi sumber bahan baku serta pengembangan bioplastik berbasis potensi lokal seperti rumput laut dan singkong.

Selain itu, Kementerian UMKM tengah mengkaji kebijakan pendukung, antara lain subsidi penggunaan bioplastik, penguatan rumah kemasan bersama dan penerapan prinsip pengurangan plastik.