Alarm Ekonomi Berbunyi: Bank Dunia Pangkas Proyeksi RI, Pertumbuhan Kian Melambat

JAKARTA – Proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen oleh Bank Dunia mencerminkan tekanan yang semakin nyata, baik dari sisi eksternal maupun domestik.

Revisi turun oleh Bank Dunia ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi tidak sekuat yang diharapkan, terutama di tengah ketidakpastian global, pelemahan permintaan ekspor, serta terbatasnya dorongan konsumsi.

Penurunan dari capaian 5,11 persen pada 2025 ke level di bawah 5 persen tahun ini menandakan hilangnya momentum pertumbuhan. Artinya, mesin utama ekonomi—seperti konsumsi rumah tangga dan investasi—belum cukup solid untuk mengompensasi tekanan eksternal.

Jika tren ini berlanjut, risiko yang muncul bukan hanya perlambatan jangka pendek, tetapi juga potensi penurunan kualitas pertumbuhan, termasuk dari sisi penciptaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat.

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 4,7 persen, turun dari perkiraan sebelumnya 4,8 persen, demikian laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 yang dirilis pada Rabu (8/4).

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) yang hanya 4,2 persen. Asia Timur dan Pasifik mencakup Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Papua Nugini, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Vietnam, dan Negara-Negara Kepulauan Pasifik.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo mengatakan, dalam wawancara daring dengan ANTARA dari Jakarta, Rabu, bahwa prospek kawasan dipengaruhi tiga faktor eksternal utama: konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi, pembatasan perdagangan di Amerika Serikat serta ketidakpastian kebijakan global, dan perkembangan positif berupa ledakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

“Kami menilai Indonesia relatif tangguh karena ketergantungan terhadap impor minyak, misalnya, lebih rendah dibandingkan negara lain,” kata Mattoo.

Laporan tersebut mencatat impor bersih minyak dan gas Indonesia pada 2024 hanya sekitar 1 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara Thailand mencapai 7 persen, Filipina 3 persen, dan Vietnam 2 persen.

Meski demikian, guncangan global diyakini tetap berdampak pada Indonesia, terutama melalui kenaikan harga minyak yang menambah beban fiskal akibat subsidi dan kompensasi energi.

Tekanan inflasi dinilai berpotensi meningkat seiring kenaikan harga minyak, lonjakan harga pupuk yang mendorong biaya pangan, serta kenaikan harga semikonduktor yang berimbas pada keseluruhan rantai nilai.

Mattoo menambahkan, meningkatnya sentimen risiko global juga berpotensi menekan investasi dan konsumsi.

Kendati demikian, Bank Dunia memperkirakan Indonesia akan kembali pulih dengan pertumbuhan mencapai 5,2 persen pada 2027.

Pemulihan tersebut diharapkan didorong oleh beroperasinya dana kekayaan negara, Danantara, yang menyalurkan investasi lebih produktif, tersedianya lebih banyak kredit swasta melalui injeksi likuiditas, serta upaya pemerintah memperkuat industri hilir, mengatasi hambatan, dan menarik investasi asing.

Laporan juga menyoroti bahwa pertumbuhan Indonesia saat ini sekitar 5 persen per tahun melampaui perkiraan pertumbuhan potensial, sebagian besar berkat dukungan pemerintah.

Namun, reformasi seperti penghapusan hambatan non-tarif di sektor jasa, deregulasi, dan penyederhanaan perizinan usaha dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan potensial sekaligus menciptakan lapangan kerja produktif.