Stimulus Ekonomi Diminta Sasar ‘Supply’ dan ‘Demand’

Pemerintah perlu fokus menjaga stabilitas makroekonomi serta menahan dampak guncangan global terhadap ekonomi domestik.

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai kebijakan dan stimulus ekonomi di tengah tekanan geopolitik global harus menyasar sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand) secara seimbang.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyatakan dari sisi supply, pemerintah perlu menjaga biaya usaha tetap terkendali, arus kas sehat, serta kepastian berusaha.

“Dari sisi supply, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga biaya usaha tetap terkendali, arus kas tetap sehat, dan kepastian usaha tetap terjaga,” kata Shinta di Jakarta, Sabtu (4/4).

Sementara itu, dari sisi demand, penguatan daya beli masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

“Sementara, dari sisi demand diperlukan penguatan daya beli masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Dalam jangka pendek, Apindo menilai pemerintah perlu fokus menjaga stabilitas makroekonomi serta menahan dampak guncangan global terhadap ekonomi domestik. Langkah tersebut mencakup pengendalian harga energi, stabilitas nilai tukar, serta kelancaran logistik dan rantai pasok.

“Kebijakan juga perlu bersifat adaptif, terukur, dan berbasis pemetaan sektor, serta didukung komunikasi yang jelas kepada dunia usaha,” kata Shinta.

Ia menambahkan, penguatan konsumsi domestik dan pemberian stimulus yang tepat sasaran, khususnya bagi industri padat karya, menjadi sangat penting.

“Di saat yang sama, penguatan konsumsi domestik dan pemberian stimulus yang lebih terarah, khususnya bagi industri padat karya, menjadi penting, disertai upaya menjaga daya saing melalui dukungan likuiditas, deregulasi, serta pengurangan high cost economy,” imbuhnya.

Untuk jangka menengah hingga panjang, Apindo mendorong strategi struktural guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Langkah tersebut meliputi percepatan ketahanan energi, pengembangan energi alternatif, serta penguatan sektor hulu domestik agar tidak bergantung pada bahan baku impor.

Selain itu, reformasi subsidi energi juga dinilai perlu dilakukan secara bertahap dengan tetap menjaga daya beli masyarakat dan efisiensi dunia usaha.

Shinta menegaskan pentingnya semangat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi tekanan global.

“Dunia usaha memandang penting adanya ruang dialog yang konstruktif dan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha guna mengidentifikasi serta memitigasi potensi dampak kebijakan sejak tahap perumusan hingga implementasi,” ujarnya.

Konsolidasi Pengusaha Muda

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menilai Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi pengusaha muda dalam menghadapi dinamika global.

Ketua Umum HIPMI Akbar Buchari menegaskan Munas bukan sekadar agenda organisasi, melainkan langkah strategis memperkuat peran pengusaha muda sebagai motor ekonomi nasional.

“Munas HIPMI 2026 bukan sekadar proses regenerasi kepemimpinan, tetapi momentum strategis untuk memperkuat posisi pengusaha muda sebagai motor penggerak ekonomi nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengusaha muda perlu bersatu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

“Justru saat inilah momentum untuk bersatu, berkolaborasi, dan menjadi kekuatan kolektif yang memperkuat stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional. Waktunya konsolidasi hadapi tantangan geopolitik,” kata Akbar.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira berharap Munas 2026 dapat memperkuat peran pengusaha muda dalam mendorong investasi dan pembangunan nasional.

“Munas HIPMI 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi pengusaha muda Indonesia, sekaligus mempertegas arah organisasi ke depan dalam menciptakan lebih banyak pengusaha muda baru,” ucapnya.

Munas HIPMI 2026 dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026, bertepatan dengan Hari Kewirausahaan Nasional, sebagai simbol penguatan peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia.