Pemprov Jatim Mulai Terapkan WFH bagi ASN

SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Rabu (1/4), hari ini, untuk meningkatkan efisiensi energi dan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau WFH berarti di rumah, tidak ada penggunaan bensin untuk aktivitas kerja. Ini yang ingin kita dorong,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Khofifah mengatakan sejak pagi telah menginstruksikan seluruh kepala dinas agar memastikan pelaksanaan WFH tetap terkontrol, termasuk penggunaan listrik dan fasilitas kantor.

Ia menambahkan Inspektorat telah diminta menurunkan tim untuk melakukan pemantauan, sementara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga mengawasi kedisiplinan ASN selama bekerja dari rumah.

Selain itu, seluruh ASN diwajibkan melakukan presensi digital dan tetap aktif berkomunikasi selama jam kerja agar koordinasi tetap berjalan optimal.

“Kalau WFH berarti di rumah, bukan work from anywhere (WFA), sehingga efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bisa benar-benar tercapai,” ujar Khofifah.

Pemprov Jatim menargetkan kebijakan ini mampu menghemat konsumsi BBM hingga 108 ribu liter per bulan di luar sektor pendidikan, yang tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar secara normal tanpa WFH bagi tenaga pengajar.

Evaluasi efektivitas kebijakan ini akan dilakukan hingga 1 Juni 2026, mencakup pengukuran penghematan BBM, listrik, dan energi lainnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan penerapan WFH didasarkan pada upaya mengurangi konsumsi BBM kendaraan pribadi di tengah dinamika konflik global.

“Kita mendasari pada keinginan dan arahan strategis untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak kendaraan pribadi. Maka dari itu diterapkan fleksibel working arrangements atau work from home, bekerja dari rumah yang mulai hari Rabu,” ujarnya.

Ia menjelaskan penetapan hari Rabu dipilih berdasarkan pertimbangan perilaku mobilitas masyarakat, karena penerapan WFH pada Jumat dinilai berpotensi meningkatkan aktivitas bepergian.

“Kalau Jumat ada kecenderungan akan meningkatkan keinginan justru untuk bepergian. Sementara strategi yang digunakan banyak negara adalah menekan konsumsi BBM di tengah konflik global yang memengaruhi ketersediaan energi,” katanya.

Meski demikian, Emil menegaskan Pemprov Jatim tetap akan menyesuaikan kebijakan tersebut dengan arahan pemerintah pusat dan masih menunggu kejelasan teknis terkait kemungkinan penyamaan hari pelaksanaan WFH.

Ia memastikan kebijakan WFH bukan hari libur dan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) bertanggung jawab menjaga kinerja serta melakukan pengawasan kehadiran pegawai.

“Sudah ada cara-cara untuk memastikan ini benar-benar bekerja, bukan libur. Setiap unit kerja punya tanggung jawab agar kinerja tidak terdampak,” katanya.