Pelayanan Publik DKI Jakarta Tembus Peringkat 2 Nasional, Selisih Tipis dari Jatim

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatatkan kinerja positif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini terlihat dari hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2025.

Dalam penilaian tersebut, Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih peringkat kedua nasional tingkat provinsi. Capaian ini menempatkan Jakarta sebagai salah satu daerah dengan kualitas layanan publik terbaik di Indonesia.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) DKI Jakarta tercatat sebesar 4,73. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 4,53, menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten.

Capaian tersebut hanya terpaut tipis 0,02 poin dari Jawa Timur yang berada di posisi pertama. Selisih yang sangat kecil ini memperlihatkan daya saing pelayanan publik Jakarta yang semakin kuat.

Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) Setda Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho, menilai capaian ini sebagai indikator kuatnya fondasi pelayanan publik di ibu kota. Ia menyebut peningkatan tersebut merupakan hasil dari upaya perbaikan berkelanjutan.

"Capaian positif ini menunjukkan bahwa fondasi pelayanan publik di Jakarta sudah kuat dan terus mengalami perbaikan secara konsisten," ujarnya.

Sebagai pusat aktivitas nasional, DKI Jakarta memiliki kompleksitas layanan yang tinggi. Hal ini mencakup jumlah layanan yang besar, pengguna yang masif, serta kebutuhan masyarakat yang sangat beragam.

Dalam kondisi tersebut, sistem pelayanan publik tetap mampu berjalan optimal. Hal ini menjadi indikator bahwa manajemen layanan di Jakarta mampu beradaptasi dengan dinamika yang ada.

Pemprov DKI Jakarta juga terus memperkuat sistem pelaporan dan keterbukaan informasi publik. Sistem ini memungkinkan setiap persoalan layanan dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani secara transparan.

"Dengan sistem pelaporan yang terbuka, setiap persoalan dapat terlihat dan tercatat dengan baik. Yang terpenting adalah bagaimana respons dilakukan secara cepat dan tepat," jelasnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi. Komitmen seluruh jajaran menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas layanan.

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus mendorong inovasi pelayanan publik. Fokus utama diarahkan pada digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengelolaan pengaduan.

Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses dan responsif. Selain itu, manfaat yang dirasakan masyarakat juga diharapkan semakin nyata.

Pemprov DKI Jakarta turut mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam capaian ini. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan tetap adaptif.