Lebih Lentur, Menkeu Buka Opsi Pemanfaatan Dana Tambahan SAL Rp100 T

JAKARTA – Pemerintah kembali “menyuntikkan tenaga” ke sistem keuangan dengan menempatkan tambahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun ke perbankan.

Langkah ini ibarat menambah bensin di mesin ekonomi, supaya perbankan punya ruang lebih longgar untuk menyalurkan kredit ke dunia usaha.

Dengan likuiditas yang makin tebal, diharapkan bank bisa lebih agresif membiayai sektor produktif, dari UMKM hingga korporasi. Ujungnya, perputaran uang di masyarakat ikut terdorong dan aktivitas ekonomi bisa semakin hidup.

Meski begitu, efektivitas kebijakan ini tetap bergantung pada seberapa cepat dana tersebut benar-benar “mengalir” ke sektor riil, bukan sekadar mengendap di sistem perbankan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun ke perbankan diberikan dengan skema yang lebih fleksibel.

Berbeda dengan penempatan sebelumnya sebesar Rp200 triliun yang lebih terarah, tambahan dana kali ini dapat dimanfaatkan Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Negara (BPD) secara lebih luas untuk mendukung pembiayaan berbagai sektor ekonomi.

“Kita kasih mereka saja. Yang ini (Rp100 triliun) fleksibel. Kita taruh di situ Rp100 triliun, dia (perbankan) mikir nanti,” ujar dia di Jakarta, Jumat.

Purbaya menjelaskan fleksibilitas tersebut diberikan karena pemerintah menilai masih diperlukan dorongan tambahan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan ruang penggunaan yang lebih longgar, perbankan diharapkan lebih leluasa menyalurkan kredit.

“Boleh (digunakan) untuk apa saja itu. Karena yang Rp200 triliun sudah ada kan. Ini status tambahan yang lebih fleksibel karena kita lihat masih ada perlu sedikit dorongan untuk perekonomian,” ujar dia.

Pemerintah sebelumnya sudah menempatkan dana SAL sebesar Rp200 triliun di perbankan. Dengan tambahan terbaru Rp100 triliun, total penempatan dana SAL kini mencapai sekitar Rp300 triliun.

Penambahan dana tersebut dilakukan menjelang periode Lebaran guna memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana masyarakat.

Kebijakan itu juga menjadi respons atas dinamika pasar, khususnya kenaikan imbal hasil (yield) obligasi yang mencerminkan adanya tekanan likuiditas di sektor perbankan.

Lebih lanjut, terkait evaluasi penempatan dana sebelumnya, Bendahara Negara itu menilai secara umum kinerja penyaluran dana oleh perbankan menunjukkan hasil yang baik. Meski demikian, ia mengakui terdapat tantangan dalam menelusuri aliran dana secara spesifik karena telah bercampur dalam sistem perbankan.

“Kalau yang di laporan perbankan ya bagus. Cuman gini, kalau uang masuk ke bank, udah campur kan, dia klaim yang dia salurkan ke UMKM itu dari saya, bisa aja. Tapi mungkin saja sebagian masuk ke bank sentral juga. Jadi kalau masuk susah nih,” katanya menjelaskan.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus memantau penyaluran dana tersebut agar tetap berdampak pada peningkatan kredit.