Pemudik Diimbau Memaksimalkan Kebijakan “Work From Anywhere”

JAKARTA - Para pemudik diimbau memaksimalkan kebijakan work from anywhere (WFA) guna mengatur waktu saat kembali ke Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sehingga dapat mengurai kepadatan puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 24 Maret 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan di Jakarta, Senin (23/3) mengatakan Jasa Marga memprediksi pada tanggal 24 Maret 2026 sekitar 285 ribu kendaraan pemudik akan kembali ke Jabodetabek melalui jalur tol.

“Kami imbau masyarakat untuk bisa memanfaatkan waktu WFA yang diberikan agar bisa kembali pada tanggal 25,26 atau 27 Maret,” kata Aan.

Kebijakan WFA jelasnya berlaku bagi masyarakat yang bekerja di sektor pemerintahan dan BUMN serta diimbau dapat diterapkan juga di sektor swasta.

“Harapan kami pengusaha swasta memberi kelonggaran kepada para pegawainya untuk memanfaatkan WFA dalam mengatur waktu kepulangan,” katanya.

Hal itu perlu menjadi perhatian bersama mengingat tingginya lonjakan kendaraan yang terjadi pada puncak arus mudik kemarin. Tujuannya untuk memberikan rasa nyaman bagi para pengguna jalan dan tidak ada penumpukan kendaraan secara masif di jalan.

Berdasarkan data Jasa Marga, hingga 22 Maret 2026 pukul 14.00 WIB, sebesar 39,9 persen kendaraan telah melintas masuk ke Jakarta dari total proyeksi 3,4 juta kendaraan. Jumlah tersebut dihitung dari empat Gerbang Tol (GT) Utama yaitu GT Cikupa, GT Ciawi, GT Cikatama dan GT Kalihurip Utama.

“Kami juga mengingatkan kepada masyarakat untuk menggunakan rest area sebaik-baiknya. Maksimalkan waktu 30 menit supaya bisa bergantian dengan yang lainnya atau maksimalkan tempat istirahat yang juga berada di luar jalur tol,” tutur Aan.

Dia juga menekankan agar pemudik tidak beristirahat di bahu jalan karena akan sangat berbahaya, berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas serta menambah kemacetan.

“Kami berharap seluruh stakeholders dan masyarakat bisa bekerja sama menciptakan arus balik yang selamat, aman dan nyaman,” katanya.

Transportasi Publik

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko yang diminta tanggapannya mengatakan, Survei Biaya Hidup Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, rata-rata kontribusi ongkos transportasi per bulan mencapai 12,46 persen dari total biaya hidup masyarakat Indonesia.

Tingginya ongkos itu karena terbatasnya integrasi transportasi umum. Akibatnya, banyak pekerja yang menghabiskan sekitar 10-15 persen dari pendapatan bulanan mereka hanya untuk transportasi.

Kenaikan harga BBM jelasnya dipastikan akan menaikkan ongkos transportasi umum dan biaya transpor para pekerja.

“Kebijakan WFA tentu saja akan mengurangi komponen biaya transpor para pekerja. Namun “trade off” dari kebijakan tersebut adalah menurunnya kualitas pelayanan, karena kurangnya waktu untuk mempersiapkan sistem pelayanan pada kondisi WFA,”kata Suhartoko.

Agar pelayanan publik tidak terganggu, fasilitas internet dan infrastruktur pendukung pelayanan WFA harus ditingkatkan dan merata.

Selain itu secara psikologis WFA oleh para pekerja sering dipandang sebagai hari libur. Untuk mengubah persepsi tersebut perlu juga dipersiapkan beban kerja yang dapat mengurangi waktu luang.

Untuk beberapa pekerjaan, seperti operator, keamanan dan tenaga lapangan WFA barangkali tidak pas untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu diberikan insentif transpor karena mereka WFO (Work from Office).