AS Beri Izin Impor Minyak Russia Demi Redam Efek Konflik Iran

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat memberikan pengecualian sementara selama 30 hari bagi sejumlah negara untuk membeli minyak dan produk petroleum dari Russia yang sebelumnya terkena sanksi. Kebijakan ini berlaku khusus bagi kargo minyak Russia yang saat ini masih terdampar di laut akibat pembatasan perdagangan energi.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas pasar energi global. Menurutnya, pasar minyak saat ini mengalami tekanan akibat konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran.

Pengumuman tersebut langsung berdampak pada pasar energi internasional. Harga minyak dilaporkan turun pada perdagangan Jumat pagi di kawasan Asia setelah kebijakan pengecualian itu diumumkan.

Utusan presiden Russia Kirill Dmitriev menyebut kebijakan ini berpotensi memengaruhi sekitar 100 juta barel minyak mentah Russia. Volume tersebut setara dengan hampir satu hari produksi minyak global.

Kebijakan ini menjadi langkah kedua dalam waktu sekitar sepekan di mana Washington melonggarkan sanksi terkait konflik Ukraina. Pemerintahan Presiden Donald Trump disebut berupaya menekan lonjakan harga energi yang terjadi setelah serangan militer AS dan Israel terhadap Iran.

Serangan tersebut mengganggu jalur pengiriman energi di kawasan Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur perdagangan minyak paling penting di dunia. Gangguan tersebut memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global.

International Energy Agency (IEA) yang beranggotakan 32 negara menyatakan konflik di Timur Tengah telah memicu gangguan pasokan minyak terbesar dalam sejarah. Ketegangan geopolitik tersebut membuat pasar energi global berada dalam kondisi tidak stabil.

Lisensi yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan AS mengizinkan penjualan minyak mentah Russia yang telah dimuat di kapal pada atau sebelum 12 Maret. Izin tersebut berlaku hingga tengah malam waktu Washington pada 11 April.

Langkah ini juga mencerminkan kekhawatiran Gedung Putih terhadap lonjakan harga minyak. Kenaikan harga energi dikhawatirkan berdampak pada konsumen dan pelaku usaha di AS menjelang pemilihan paruh waktu Kongres pada November mendatang.

Dalam pernyataan di platform X, Bessent menegaskan kebijakan tersebut bersifat terbatas dan hanya berlaku sementara. Ia juga menyatakan kebijakan ini tidak akan memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi pemerintah Russia.

"Kenaikan sementara harga minyak adalah gangguan jangka pendek dan sementara yang akan menghasilkan manfaat besar bagi negara dan ekonomi kita dalam jangka panjang," kata Bessent.

Meski berpotensi menambah pasokan minyak global, langkah ini menuai kritik dari sejumlah sekutu Barat. Kebijakan tersebut dinilai dapat melemahkan upaya internasional untuk menekan pendapatan energi Russia yang digunakan dalam perang di Ukraina.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan saat ini bukan waktu yang tepat untuk melonggarkan sanksi terhadap Russia. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan para pemimpin G7 yang membahas dampak konflik Iran terhadap pasar energi.

Sementara itu Menteri Energi Inggris Michael Shanks menegaskan pemerintah Inggris tidak akan mengikuti langkah pelonggaran sanksi tersebut. Ia menyebut situasi saat ini sebagai momen krusial dalam konflik Russia dengan Ukraina.

Pelonggaran sanksi ini juga terjadi setelah percakapan telepon antara Trump dan Presiden Russia Vladimir Putin pada 9 Maret. Setelah itu, Dmitriev melakukan kunjungan ke Washington untuk membahas krisis energi dengan sejumlah pejabat AS termasuk utusan khusus Trump Steve Witkoff dan Jared Kushner.

Di sisi lain, sejumlah negara mulai mempertimbangkan pembelian minyak Russia setelah kebijakan tersebut diumumkan. Wakil Perdana Menteri Thailand Phipat Ratchakitprakarn mengatakan negaranya siap membuka pembicaraan untuk membeli minyak mentah Russia.

Sebelumnya, Departemen Keuangan AS juga memberikan dispensasi serupa kepada India pada 5 Maret lalu. Kebijakan itu memungkinkan New Delhi membeli minyak Russia yang tertahan di laut akibat sanksi perdagangan.

Di tengah situasi tersebut, pemerintahan Trump juga mengambil sejumlah langkah tambahan untuk menjaga stabilitas pasar energi. Salah satunya dengan memerintahkan US International Development Finance Corporation menyediakan asuransi risiko politik dan jaminan keuangan bagi perdagangan maritim di kawasan Teluk.

Gedung Putih juga tengah mempertimbangkan penangguhan sementara aturan pengiriman domestik yang dikenal sebagai Jones Act. Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi produk energi dan pertanian antar pelabuhan di AS tetap lancar.

Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller mengatakan pemerintah akan terus mengambil langkah untuk menekan harga energi. Ia menegaskan kebijakan tambahan kemungkinan akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Presiden mengambil setiap tindakan yang dia bisa untuk menurunkan harga dan Anda akan melihat lebih banyak lagi di hari-hari mendatang," kata Miller.