Jelang Lebaran, Pemerintah Tahan Harga BBM Subsidi

Ketidakpastian global masih sangat tinggi, terutama jika konflik di Timur Tengah terus berlanjut.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah saat ini belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.

“Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM, dalam pengertian menaikkan harga BBM,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/3).

Menkeu mengatakan pasokan minyak di dalam negeri masih cukup aman, sebagaimana pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Rerata perkembangan harga minyak dunia sebutnya masih di bawah kapasitas maksimal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu berarti APBN masih memadai untuk menahan dampak volatilitas harga minyak.

Meski demikian, dia memastikan akan memantau perkembangan dalam sebulan ke depan dan mengambil keputusan ketika dibutuhkan.

“Sekarang belum saatnya mengambil keputusan, karena uangnya masih cukup,” tambahnya.

Bendahara negara itu pun berharap masyarakat tetap tenang dan meyakini kebijakan pemerintah dalam menavigasi gejolak dunia. Terlebih, Indonesia sudah pernah mengalami lonjakan harga minyak sebelumnya.

“Kita lihat kondisi seperti apa. Nanti setelah sebulan, kami prediksi harga minyak seperti apa sehingga kami bisa mengambil kebijakan yang pas,” kata Menkeu.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Aloysius Gunadi menilai pemerintah kemungkinan besar belum akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam waktu dekat, meskipun harga minyak dunia tengah meningkat akibat konflik Timur Tengah.

Menurut Aloysius, ada beberapa faktor yang membuat pemerintah cenderung menahan kebijakan tersebut, terutama karena Indonesia sedang mendekati momentum Lebaran.

“Dalam waktu dekat tampaknya pemerintah memang sulit untuk menaikkan harga BBM subsidi. Pertama, karena menjelang perayaan Idul Fitri pemerintah harus berada pada posisi menahan kenaikan harga BBM subsidi,” kata Aloysius.

Apalagi kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih juga membuat keputusan menaikkan harga BBM menjadi sangat sensitif secara politik.

“Di tengah banyaknya keluhan mengenai situasi sosial-ekonomi yang tidak benar-benar sehat, kalkulasi politik populis tidak akan berujung pada keputusan kenaikan harga BBM subsidi,” ujarnya.

Meski demikian, Aloysius mengingatkan bahwa tekanan terhadap anggaran negara akan meningkat jika harga minyak dunia terus naik akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak, kata dia, tidak hanya berdampak pada fiskal pemerintah, tetapi juga pada aktivitas dunia usaha.

“Kenaikan harga minyak akibat perang Iran melawan AS–Israel akan membuat beban fiskal semakin berat. Bersamaan dengan itu, gerak dunia usaha juga menjadi lebih lamban karena biaya produksi meningkat, mengingat BBM yang dipakai oleh pelaku usaha bukanlah BBM subsidi,” jelasnya.

Jika kondisi tersebut berlangsung cukup lama, lanjut Aloysius, dampaknya dapat menjalar ke harga kebutuhan pokok di masyarakat.

“Implikasi lanjutannya, harga kebutuhan pokok juga bisa ikut terkerek naik. Artinya, selain tekanan fiskal, Indonesia dapat dihadapkan pada inflasi yang meningkat,” katanya.

Dalam jangka pendek, menurut Aloysius, pemerintah masih memiliki beberapa instrumen untuk meredam tekanan tersebut. Salah satunya melalui pencairan berbagai bantuan sosial menjelang Lebaran serta pembayaran tunjangan hari raya (THR).

Selain itu, kebijakan diskon transportasi dan penerapan work from anywhere (WFA) bagi sebagian pekerja juga dapat membantu menjaga daya beli masyarakat selama periode mudik.

Ia mengingatkan bahwa ketidakpastian global masih sangat tinggi, terutama jika konflik di Timur Tengah terus berlanjut. “Dalam situasi Lebaran, kenaikan harga biasanya masih dapat diterima masyarakat. Tetapi yang perlu diantisipsi adalah perkembangan pasca Lebaran,” katanya.

Menurut dia, peringatan Presiden Prabowo agar masyarakat bersiap menghadapi dampak ketidakstabilan global menunjukkan bahwa pemerintah juga menyadari risiko ekonomi yang mungkin muncul.

Karena itu, Aloysius menilai pemerintah perlu menjadikan situasi saat ini sebagai momentum untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan fiskal.

“Pemerintah seharusnya menempatkan situasi ini sebagai momentum untuk melakukan koreksi kebijakan, terutama terkait penerimaan dan pengeluaran negara,” katanya.

Ia menekankan bahwa pengelolaan fiskal perlu semakin rasional, termasuk dengan tidak memaksakan program-program ambisius yang membutuhkan anggaran besar, terutama jika implementasinya berpotensi tidak tepat sasaran.

“Pengelolaan fiskal harus semakin rasional, misalnya dengan tidak memaksakan program-program ambisius yang berbiaya besar, apalagi jika rawan ketidaktepatan implementasi,” ujar Aloysius.

Dorong Inflasi

Rekannya, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, perang AS, Israel lawan Iran telah menimbulkan tekanan kenaikan harga BBM dan mendorong peningkatan inflasi. Sebelum terjadinya perang, kebijakan Bank Indonesia (BI) sangat kuat untuk mendorong pertumbuhan.

Sebab itu, koordinasi fiskal dan moneter perlu ditingkatkan dalam mengendalikan inflasi terutama dalam harga harga yg diatur pemerintah (administered Price) .

Intervensi pasar maupun non pasar perlu dilakukan.

Dia menekankan peningkatan subsidi BBM, peningkatan cadangan BBM dan penerapan harga eceran tertinggi perlu dilakukan untuk mengatasi gejolak harga dan inflasi domestik.