RI Diminta Jaga Industri dari Dampak Geopolitik

Kenaikan harga energi global akan berdampak langsung pada industri manufaktur karena energi menjadi komponen utama biaya produksi di berbagai sektor.

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat ketahanan industri nasional untuk mengantisipasi potensi dampak eskalasi konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat terhadap kinerja manufaktur dan ekonomi Indonesia.

Seperti dikutip dari Antara, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi memicu volatilitas harga energi global, gangguan jalur perdagangan internasional, serta peningkatan biaya logistik dan bahan baku industri.

“Kami terus memonitor perkembangan konflik di Timur Tengah karena kawasan tersebut salah satu pusat energi dunia dan jalur logistik global yang sangat penting. Setiap eskalasi konflik tentu berpotensi memengaruhi harga energi, kelancaran rantai pasok bahan baku industri, serta biaya logistik yang digunakan oleh sektor manufaktur,” kata Agus di Jakarta, Kamis (5/3).

Menurut dia, salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap sektor industri adalah potensi gangguan distribusi energi global, terutama jika terjadi penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur vital perdagangan minyak dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati jalur tersebut.

“Jika harga energi global meningkat dalam jangka waktu yang panjang, maka biaya produksi industri manufaktur juga berpotensi naik. Hal ini tentu dapat memengaruhi efisiensi produksi serta daya saing produk industri di pasar domestik maupun ekspor,” ujarnya.

Selain energi, konflik geopolitik juga berpotensi memengaruhi ketersediaan bahan baku industri yang berasal dari pasar global. Beberapa sektor industri di Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor, seperti industri kimia, petrokimia, tekstil, logam, hingga makanan dan minuman.

Gangguan jalur perdagangan internasional juga berpotensi memengaruhi kinerja ekspor manufaktur karena konflik geopolitik biasanya memicu volatilitas pasar global.

Meski demikian, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga ketahanan industri nasional, antara lain melalui penguatan struktur industri hulu, peningkatan penggunaan bahan baku dalam negeri, serta diversifikasi pasar ekspor.

“Penguatan industri hulu dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi sangat penting agar industri manufaktur Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan global yang rentan terhadap gejolak geopolitik,” jelas Agus.

Pemerintah juga mendorong peningkatan efisiensi energi di sektor industri serta percepatan transformasi menuju industri hijau guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang harganya sangat dipengaruhi dinamika geopolitik.

Masyarakat Kecil

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Kaisar Abu Hanifah meminta pemerintah melindungi perekonomian masyarakat kecil di tengah potensi dampak konflik Timur Tengah.

"Ini bukan sekadar urusan geopolitik yang jauh dari kita. Ketika Selat Hormuz bergejolak, industri kita ikut berguncang," kata Kaisar.

Ia menilai perang tidak pernah menguntungkan masyarakat kecil karena dampaknya dirasakan langsung oleh pedagang, perajin, hingga buruh.

Menurut dia, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret karena konflik di Timur Tengah berpotensi mengguncang fondasi industri nasional, terutama karena ketergantungan terhadap bahan baku impor.

Ia menyebut sekitar 90 persen bahan mentah industri manufaktur nasional masih berasal dari impor, dengan sekitar 30 persen di antaranya bergantung pada Tiongkok.

Selain itu, data Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor bahan baku pada Januari–Juli 2023 mencapai 93,97 miliar dollar AS atau sekitar 73,25 persen dari total impor nasional. Industri tekstil nasional juga masih mengimpor monoetilen glikol (MEG) hingga 85 persen dari kawasan Timur Tengah.