Mamasa Diguyur Rp40 Miliar, Gubernur Suhardi Duka Ungkap Nasib Jalan Rusak dan Alasan Hapus Dana Hibah

MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi mengucurkan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk akselerasi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Mamasa pada tahun anggaran 2026. Dalam safari Ramadhan di Kecamatan Mambi, Kamis (5/3), 

Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan komitmennya untuk menutup celah pembangunan di tingkat kabupaten meski kondisi fiskal daerah tengah mengalami tekanan. Di tengah kebijakan efisiensi yang menghapus pos anggaran hibah rumah ibadah tahun ini, Gubernur mengajak masyarakat tetap solid menjaga harmoni dan kemandirian demi ketahanan ekonomi wilayah.

"Tahun ini, kami alokasikan Rp40 miliar untuk pembangunan jalan dan kebutuhan lainnya di Kabupaten Mamasa," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka, pada rangkaian safari Ramadhan di Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Kamis (5/3).

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan provinsi dan kabupaten merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

"Antara provinsi dan kabupaten itu satu kesatuan. Membangun provinsi berarti membangun kabupaten, dan membangun kabupaten juga berarti membangun provinsi," ujar Suhardi.

Ia menjelaskan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, hingga angka kemiskinan dihitung secara kolektif dari seluruh kabupaten, sehingga pemerintah provinsi hadir untuk menutup celah pembangunan yang belum mampu dijangkau pemerintah kabupaten.

"Penempatan pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan usulan pemerintah kabupaten. Prinsipnya, kita memikul beban pembangunan ini secara bersama-sama," jelas Suhardi.

Gubernur juga mengibaratkan kehidupan masyarakat sebagai beban yang harus dipikul dalam berbagai aspek, mulai dari konsumsi, pendidikan, kesehatan hingga transportasi.

"Pemerintah hadir untuk mengambil sebagian beban rakyat, terutama bagi masyarakat yang sudah tidak mampu lagi memikulnya," katanya.

Ia mencontohkan peran pemerintah melalui pemberian beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan, bantuan sosial, hingga bantuan pangan sebagai bentuk nyata kehadiran negara.

Meski demikian, Suhardi mengingatkan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan kerja sama dan kemandirian masyarakat.

"Pemerintah akan selalu hadir sesuai kemampuan yang dimiliki, namun masyarakat juga perlu berusaha bersama-sama menghadapi tantangan," ujarnya

Gubernur menyampaikan dirinya terus memantau kondisi infrastruktur di berbagai wilayah Sulbar, termasuk jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan.

"Saya selalu memantau kondisi di daerah. Jika ada kebutuhan mendesak, pemerintah provinsi siap turun membantu penyelesaiannya," katanya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan serta merawat harmoni di tengah keberagaman suku dan agama.

"Mari kita jaga komunikasi dan harmoni tanpa membedakan suku maupun agama, karena saling menghargai adalah kekuatan utama bangsa," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa pada APBD Provinsi Sulbar tahun 2026 tidak terdapat alokasi anggaran hibah, termasuk bantuan pembangunan rumah ibadah.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terkait efisiensi anggaran daerah.

"Tahun ini tidak ada lagi hibah untuk masjid maupun gereja karena adanya kebijakan pengurangan hibah akibat pemotongan anggaran yang cukup besar. Mudah-mudahan tahun 2027 kondisi fiskal kita membaik," ujar Suhardi.

Meski tidak terdapat anggaran hibah pemerintah, Gubernur secara pribadi memberikan bantuan Rp20 juta untuk mendukung pembangunan Masjid Nurul Ikhsan, Mambi, Kabupaten Mamasa.

"Kehadiran saya di sini juga sebagai bentuk kebersamaan. Saya secara pribadi menyumbang Rp20 juta untuk pembangunan masjid kita ini," kata Suhardi.

Pada rangkaian safari Ramadhan di Kabupaten Mamasa, Gubernur menyerahkan 500 paket kebutuhan pokok kepada masyarakat, menandatangani empat prasasti ruas jalan yang telah dibangun Pemprov Sulbar, serta menyerahkan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada tiga ahli waris.

Penyaluran 500 paket kebutuhan pokok itu merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat.

"Kami ingin kehadiran pemerintah membawa manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat. Siapa pun yang memiliki kelebihan, mari berbagi kepada yang membutuhkan," kata Suhardi.