Dunia Lagi Panas, Menkeu Sebut APBN Masih Solid

JAKARTA – Di tengah situasi global yang serba tak pasti, punya APBN yang kuat itu ibarat punya payung sebelum hujan. Saat badai ekonomi datang—entah karena konflik geopolitik, gejolak harga komoditas, atau krisis keuangan—negara tetap punya ruang gerak untuk melindungi masyarakat dan menjaga roda ekonomi tetap berputar.

APBN yang sehat bikin pemerintah lebih leluasa memberi bantalan, mulai dari subsidi, bantuan sosial, sampai stimulus untuk dunia usaha. Jadi ketika tekanan global terasa sampai ke dalam negeri, dampaknya bisa diredam agar tidak terlalu menghantam daya beli dan lapangan kerja.

Bukan cuma soal angka penerimaan dan belanja, tapi juga soal strategi. Pengelolaan yang hati-hati, defisit yang terjaga, dan utang yang terkendali membuat APBN jadi tameng sekaligus alat dorong.

Intinya, saat dunia sedang tidak baik-baik saja, fondasi fiskal yang kuat adalah kunci agar ekonomi tetap stabil dan masyarakat merasa lebih aman.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat untuk menghadapi potensi krisis global yang berkepanjangan, termasuk dampak eskalasi di Timur Tengah.

Seusai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3) malam, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah membahas skenario ketahanan anggaran apabila krisis berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Menurutnya, perkiraan ini berdasarkan atas analisis sementara, serta kondisi fiskal terkini yang dinilai masih dalam kategori baik.

"Ada bahas antara lain kalau krisis seperti ini berkepanjangan, tahan nggak anggarannya, anggarannya seperti apa. Kalau analisa kita yang ada sekarang sih masih cukup baik, jadi nggak ada masalah," kata Purbaya.

Ia menjelaskan, salah satu faktor pendukung kondisi fiskal Indonesia yang baik adalah kinerja penerimaan negara yang menunjukkan perbaikan signifikan pada awal tahun.

Penerimaan pajak dan bea cukai pada Januari hingga Februari 2026 tercatat tumbuh sekitar 30 persen.

"Itu angka yang signifikan sekali. Artinya, ada perbaikan yang signifikan di ekonomi dan perilaku orang-orang, pajak dan bea cukai," jelasnya.

Terkait ketahanan ekonomi nasional di tengah eskalasi Amerika Serikat dan Iran, Purbaya menyebut pemerintah telah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario harga minyak untuk satu tahun anggaran berjalan.

Menurutnya, kenaikan harga minyak pada level tertentu masih dapat diserap oleh APBN. Namun, jika lonjakan terjadi secara ekstrem, maka pemerintah akan melakukan perhitungan ulang untuk menyesuaikan kebijakan fiskal.

"Jadi masih bisa di absorb kalau harga minyak naik kalau terlalu tinggi. Tapi kalau ekstrem sekali akan kita hitung ulang," imbuh Purbaya.