Malut Komit Sokong Program Pemerintah Pusat, Termasuk Sekolah Rakyat

AMBON -  Kalau sudah menjadi program pemerintah pusat, daerah tak bisa tidak harus mendukung. Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menegaskan komitmen dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN), khususnya Program Sekolah Rakyat guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

"Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat yang bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu," kata Gubernur Malut Sherly Tjoanda, didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe saat meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Malut, Selasa.

Pemprov Malut memastikan pembangunan di atas tanah 9,5 hektare itu berjalan sesuai standar. Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bertujuan memperkuat sumber daya manusia serta memperluas akses pendidikan berbasis masyarakat.

"Di sini akan dibangun jenjang SD, SMP, SMA berasrama, lapangan olahraga, bahkan stadion sepak bola berstandar penuh. Lahan seluas ini memungkinkan fasilitas yang lengkap, termasuk sistem jalan, drainase, air minum, dan pengelolaan limbah," katanya saat meninjau lokasi.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Malut Zen Kasim mengungkapkan bahwa lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Rioribati telah memenuhi syarat teknis karena berada dalam satu hamparan, serta lahan siap dibangun. "Hasil dari pemantauan lahan yang disediakan Pemprov, struktur tanah tidak bermasalah serta status tanah merupakan aset daerah," jelasnya.

Untuk itu, dirinya berharap dengan adanya pembangunan Sekolah Rakyat ini menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan sarana pendidikan dan sosial masyarakat di Maluku Utara, sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang mempersiapkan penjangkauan untuk siswa baru sekolah rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2026."Tahun ini kami menargetkan 30 ribu siswa baru, dan jika ditambahkan dengan hampir 16 ribu siswa dari tahun sebelumnya, total siswa Sekolah Rakyat akan mencapai sekitar 46 ribu," ujarnya di Jakarta pada Selasa (2/3).

Gus Ipul juga menyatakan bahwa perekrutan siswa baru akan dilakukan oleh para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Oleh karena itu, mereka akan mendapatkan pelatihan untuk memastikan integritas dalam proses tersebut guna mencegah praktik suap yang dapat meloloskan calon siswa yang tidak memenuhi kriteria.