DPD RI Minta Presiden Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Semarang - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah, khususnya Presiden, untuk mendengarkan laporan masyarakat mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.

"Kalau saya mengikuti media sosial dan kebetulan juga mengecek di sekolah memang kami prihatin ya," kata Wakil Ketua Komite I DPD RI Muhdi di Semarang, Minggu (1/3).

Keprihatinannya didasari atas sejumlah hal, yakni makanan yang disajikan jauh dari bayangan makanan yang bergizi, sebagaimana ingin dipenuhi pemerintah lewat program MBG.

"Karena kalau kita lihat makanannya itu roti yang standar bawah. Kalaupun ada buah ya kelasnya pisang misalkan, lalu kacang kadang-kadang. Ada paling telur satu kadang-kadang," katanya.

Menurut dia, persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah Badan Gizi Nasional (BGN) tidak memberikan panduan makanan yang dibagikan, khususnya pada bulan puasa ini.

Khusus pada bulan puasa, ia mengingatkan bahwa siswa sekolah dasar (SD) sudah mulai berlatih puasa, tetapi tetap diberikan makanan sehingga mengganggu, apalagi datangnya pagi hari.

"Saya kira perlu dipertimbangkan. Perlukah kalau bulan puasa diberikan atau perlukah dengan cara yang lain? misalkan kalau banyak masyarakat dengan uang aja sudah," katanya.

Ia berharap, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) jangan mempermainkan program MBG dengan memberikan menu yang justru tidak memenuhi nilai gizi yang dipersyaratkan.

Sebab, kata Muhdi yang juga Ketua PGRI Jawa Tengah itu, kepercayaan masyarakat akan turun luar biasa terhadap pelaksanaan program MBG yang sebenarnya tujuannya baik.

Dampak lain, kata dia, akhirnya banyak makanan MBG yang tidak termakan oleh siswa sehingga terbuang mubazir.

Berkaitan dengan banyak laporan masyarakat terkait menu MBG yang didapatkan anaknya tidak sesuai standar, ia berharap, Presiden untuk mendengarkan.

"Apalagi kalau lihat medsos itu kan ngeri betul sekarang. Dan kepada Pak Presiden saya berharap Bapak harus melihat realitas ini. Jangan hanya misalkan mendengar dari kepala BGN-nya saja yang mengatakan lele utuh dan sebagainya," katanya.

Tentunya, kata dia, masyarakat sekarang lebih kritis melaporkan apa yang mereka alami, termasuk menyangkut program MBG yang didapatkan anaknya sehingga bisa dijadikan sebagai masukan.

Senator asal Jateng itu berharap, pemerintah melakukan evaluasi atau penataan ulang program MBG agar sesuai tujuan dan sesuai dengan sasaran.

"Kalau perlu semua diajak bicara, dari DPR, dari DPD, dari bupati dan sebagainya. Ini bisa justru dijadikan referensi untuk mengumpulkan masukan untuk langkah ke depan," kata Muhdi.