Penyaluran KUR Syariah Makin Deras, Mampukah Jadi Mesin Baru Ekonomi Rakyat?

JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) syariah hingga 30 September 2026 mencapai Rp14,42 triliun kepada lebih dari 146 ribu debitur, setara 64 persen dari target yang ditetapkan.

Secara kumulatif selama periode 2015–2026, penyaluran KUR syariah mencapai Rp106 triliun kepada 1,65 juta debitur melalui 18 lembaga penyalur, termasuk bank pembangunan daerah (BPD) dan unit usaha syariah (UUS).

“KUR syariah juga memperkuat UMKM,” kata Dradjad dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta, Rabu (14/10).

Sementara itu, khusus untuk segmen ultra mikro, estimasi indikatif pembiayaan syariah pada semester I 2026 mencapai Rp23,6 triliun atau setara dengan sekitar 73 persen dari total pembiayaan PNM berbasis akad syariah.

Adapun pembiayaan perbankan syariah tercatat mencapai Rp748 triliun per Agustus 2026, tumbuh 11,6 persen secara tahunan. Meski pembiayaan terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, Dradjad menyebutkan pangsa pasar perbankan syariah masih relatif terbatas yakni sebesar 7,44 persen.

Dalam upaya memperluas keuangan syariah yang inklusif, pemerintah menetapkan empat fokus kebijakan, yang tidak hanya mencakup perluasan KUR syariah, melainkan juga akses rekening syariah, layanan syariah digital, dan penguatan industri syariah.

Untuk mendekatkan masyarakat dengan layanan keuangan syariah, Dradjad mengatakan pemerintah mendorong pembukaan rekening syariah dengan saldo awal sebesar Rp50.000.

Program ini ditujukan bagi warga negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga 4. Salah satu perbankan yang akan menjadi penyalur program tersebut adalah Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Ini langkah nyata untuk mempersempit kesenjangan antara pemahaman dan penggunaan produk syariah,” kata Dradjad.

Di sisi lain, pemerintah mengakui bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,07 persen, sedangkan tingkat inklusinya baru mencapai 13,24 persen.

“Kita masih punya PR, teman-teman OJK dan teman-teman BI, bahwa inklusi dan literasi keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah,” ujar Dradjad.

Selain memperluas akses pembiayaan, Dradjad mengatakan keuangan syariah juga berpotensi mendukung pembangunan berkelanjutan.

Estimasi nilai zakat, infak, sedekah, wakaf (ziswaf), dan kurban masyarakat per tahun mencapai Rp343 triliun. Sementara itu, akumulasi wakaf tercatat sebesar Rp4,71 triliun, sedangkan penerbitan cash waqf linked sukuk (CWLS) mencapai Rp1,47 triliun melalui 15 seri.

Di sektor keuangan hijau, penerbitan green sukuk mencapai 7,7 miliar dolar AS di pasar global dan hampir Rp109 triliun di pasar domestik.

“Ke depan, kita akan mengintegrasikan Indeks Zakat Nasional dengan DTSEN agar tepat sasaran, sehingga kita bisa lebih mengembangkan wakaf produktif dan memperkuat kapasitas nazir serta tata kelola wakaf,” kata Dradjad.