Langkah Strategis Komdigi Mendapat Sorotan Akademisi UI dalam Forum Global di Moskow

JAKARTA — Kebijakan Indonesia dalam melindungi anak di ruang digital, memperluas literasi digital, dan memperkuat kedaulatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) mendapat sorotan dalam Global Digital Forum II 2026 di Moskow, Rusia.

Akademisi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, Assoc. Prof. Dr. Devie Rahmawati, CICS, memaparkan pengalaman Indonesia membangun transformasi digital yang berpusat pada manusia dalam forum yang mempertemukan akademisi, pengembang teknologi, pelaku industri, dan pemangku kepentingan digital dari lebih dari 100 negara tersebut.

Dalam presentasi bertajuk Can AI Speak Our Language Without Understanding Our Humanity?, Devie menyoroti pendekatan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menghubungkan inovasi teknologi dengan perlindungan masyarakat, penguatan literasi, serta peningkatan kapasitas nasional menghadapi persaingan teknologi global.

Salah satu kebijakan utama yang diangkat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Menurut Devie, kebijakan tersebut mencerminkan perubahan pendekatan strategis dalam membangun lingkungan digital yang lebih aman bagi anak.

Selama ini, orang tua dan anak kerap dituntut menyesuaikan diri secara mandiri dengan berbagai risiko teknologi. Melalui pendekatan perlindungan yang lebih menyeluruh, tanggung jawab kini juga diarahkan kepada penyelenggara platform digital agar mempertimbangkan keselamatan pengguna sejak layanan dirancang dan dioperasikan.

“Dulu kita sibuk mengajarkan anak bagaimana bertahan di tengah teknologi. PP TUNAS mengajukan pertanyaan yang jauh lebih maju, yaitu bagaimana teknologi harus dirancang agar layak memasuki kehidupan anak?” ujar Devie melalui keterangannya pada hari Rabu (14/10).

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip safety by design, yakni memasukkan aspek keselamatan dan mitigasi risiko sejak tahap perancangan sistem atau layanan digital. Dengan prinsip ini, anak tidak dibebani tanggung jawab tunggal untuk menghadapi seluruh risiko yang muncul dari teknologi yang dikendalikan pihak lain.

“Melindungi anak bukan berarti menolak kemajuan. Justru perlindungan yang baik memungkinkan anak menikmati manfaat teknologi dengan risiko yang lebih terkendali. Kemajuan digital yang tidak melindungi generasi muda adalah kemajuan yang kehilangan arah,” tegasnya.

Literasi Digital hingga Bahasa Daerah

Selain perlindungan anak, Devie mengangkat upaya membangun ekosistem literasi digital melalui kolaborasi inklusif antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas masyarakat.

Ia mencontohkan inisiatif Komdigi bersama jejaring Siberkreasi dan Pandu Digital, serta kontribusi organisasi masyarakat sipil seperti ICT Watch dan Klinik Digital. Berbagai inisiatif tersebut dinilai berperan besar dalam memperluas pendidikan digital sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi risiko di ruang siber.

Siberkreasi, misalnya, mengembangkan jejaring yang melibatkan lebih dari 130 komunitas. Sementara itu, Pandu Digital menekankan pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat. ICT Watch turut mendorong partisipasi dan keterampilan digital perempuan, salah satunya melalui inisiatif HerTech.

Menurut Devie, akses terhadap perangkat dan internet belum otomatis membuat masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara aman dan produktif. Kemampuan mengenali penipuan digital, menjaga data pribadi, serta menggunakan AI untuk mendukung kegiatan ekonomi juga perlu menjadi ukuran utama kemajuan digital.

“Teknologi tidak otomatis menjadi inklusif hanya karena tersedia di internet. Seseorang bisa memiliki telepon pintar tetapi tetap kesulitan memahami penipuan digital, menjaga data pribadi, atau menggunakan AI untuk meningkatkan penghidupan,” keritisi Devie.

Ia menilai keberhasilan pengembangan AI tidak cukup diukur dari jumlah unit pemrosesan grafis (graphics processing unit/GPU) maupun pusat data (data center) yang dimiliki suatu negara, melainkan dari sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pengalaman tersebut berkaitan erat dengan kerja Klinik Digital yang selama lima tahun terakhir mengembangkan dan mengadaptasi buku serta modul literasi digital ke dalam sedikitnya sepuluh bahasa daerah di Indonesia.

Menurut Devie, pendidikan digital tidak cukup hanya menyediakan informasi, tetapi materi juga harus disampaikan dalam bahasa yang dipahami masyarakat serta sesuai dengan konteks budaya setempat. Ia mencontohkan bahwa penerjemahan pesan keamanan yang tidak tepat dapat mengubah makna peringatan menjadi instruksi berbahaya. Kalimat “Jangan bagikan kode OTP Anda”, misalnya, dapat kehilangan fungsi perlindungannya apabila kata “jangan” terlewat dalam terjemahan.

“Bahasa daerah bukan sekadar warisan budaya yang perlu disimpan. Bahasa juga merupakan pintu masuk agar masyarakat dapat memahami pengetahuan, mengakses layanan, dan ikut menentukan masa depan teknologi,” kata Devie.

UI Devie Rahmawati dalam Global Digital Forum II 2026 di Moskow. (Istimewa)

Kedaulatan AI dan Diplomasi Teknologi

Dalam forum internasional tersebut, Devie juga menyoroti pentingnya diplomasi teknologi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem AI global. Ia mengaitkan agenda tersebut dengan peluang memanfaatkan posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok teknologi, termasuk melalui kekayaan mineral kritis.

Menurutnya, posisi strategis tersebut perlu diterjemahkan menjadi peluang konkret untuk memperluas akses komputasi, mengembangkan talenta, mendorong transfer teknologi, dan membangun kemitraan industri berimbang.

Indonesia, tegas Devie, perlu bergerak melampaui posisi sekadar konsumen teknologi yang dikembangkan negara lain. Penguatan kapasitas penelitian, industri, pendidikan, dan sumber daya manusia menjadi bagian penting agar kerja sama internasional menghasilkan manfaat bagi kepentingan nasional.

“Pertanyaan kita tidak boleh berhenti pada AI apa yang bisa kita beli, melainkan juga harus bertanya mengenai pengetahuan apa yang bisa kita bangun, kemampuan apa yang bisa kita kuasai, dan nilai strategis apa yang bisa kita tawarkan kepada dunia,” ujarnya.

Ia juga menyinggung peluang kerja sama internasional, termasuk dalam konteks World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). Keterlibatan Indonesia dalam berbagai jejaring global perlu diarahkan pada hasil yang terukur bagi penelitian, industri, pendidikan, dan masyarakat.

Di tingkat nasional, Devie menilai Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI penting untuk menyelaraskan agenda investasi, inovasi, keamanan, pendidikan, serta perlindungan publik. Kerangka tersebut dibutuhkan agar berbagai inisiatif yang dijalankan pemerintah dan pemangku kepentingan dapat saling mendukung dalam arah pembangunan yang konsisten.

“Kedaulatan digital bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan memiliki kemampuan untuk bekerja sama tanpa kehilangan kebebasan menentukan pilihan,” tuturnya.

Kolaborasi Pemerintah, Industri, dan Masyarakat

Devie merangkum pandangannya mengenai pengembangan AI melalui prinsip 4C, yakni Context × Community × Capability × Care = Meaningful AI. Prinsip ini menekankan bahwa teknologi perlu memahami konteks kebutuhan masyarakat, melibatkan komunitas, memperkuat kapabilitas pengguna, dan memastikan kepedulian terhadap kelompok yang membutuhkan perlindungan.

Perspektif tersebut turut mendapat dukungan dari peserta asal Indonesia lainnya dalam Global Digital Forum II 2026. Founder dan CEO RadVoice Indonesia, Randy Mulyanto, menilai kemajuan kebijakan digital perlu diiringi komunikasi publik yang transparan guna membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat.

Menurut Randy, kebijakan mengenai perlindungan anak, literasi digital, dan tata kelola teknologi perlu dikomunikasikan dengan menjelaskan bukan hanya inovasi yang dikembangkan, melainkan juga manfaat serta tanggung jawab sosial yang menyertainya.

Sementara itu, Indira Rizky Azzahra dari eCloudvalley Digital Technology menyoroti pentingnya memperkuat kesiapan ekosistem teknologi nasional agar perkembangan AI tidak berhenti pada penggunaan aplikasi semata. Ia menilai pengembangan talenta, penyediaan infrastruktur komputasi, keamanan data, serta kolaborasi erat antara pemerintah dan industri menjadi faktor penentu untuk memperluas manfaat AI bagi masyarakat.

Bagi Devie, kehadiran perwakilan Indonesia dalam forum internasional tersebut membuka peluang memperluas kerja sama sekaligus memperkenalkan pendekatan transformasi digital yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan teknologi.

Di tengah persaingan global untuk mengembangkan AI, ia menegaskan bahwa kemajuan teknologi perlu dinilai bukan hanya dari kecanggihan sistem, tetapi juga dari kemampuan teknologi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi kelompok rentan, dan memperluas kesempatan bagi seluruh warga untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital.