Alokasi B40 2026 Naik Jadi 15,646 Juta KL, Ini Kata Produsen Biofuel

JAKARTA-Alokasi program mandatori biodiesel 40 persen atau B40 pada 2026 mengalami kenaikan sekitar 30 ribu kilo liter (KL) dibandingkan tahun sebelumnya, atau mencapai 15,646 juta KL.

Dari total alokasi tersebut, sebesar 7,4 juta KL diperuntukkan bagi segmen Public Service Obligation (PSO) dan 8,1 juta KL untuk non-PSO.

“Mungkin kita semua sudah mengetahui dari statement dari Kementerian ESDM bahwasanya di tahun ini tetap stay di B40,” ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Ernest Gunawan dalam acara Buka Puasa dan Bincang Santai di Rusty Rabbit Cafe & Resto Karet Kuningan, Jakarta, Selatan, Rabu (25/2).

Dia menambahkan, pada 2026 terdapat penambahan satu badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM), yakni PT. Selago Makmur Plantation. Dengan tambahan tersebut, jumlah BU BBM yang terlibat dalam penyaluran biodiesel menjadi 33 perusahaan.

Untuk distribusi PSO dan non-PSO, terdapat dua badan usaha utama yakni Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), sementara 32 badan usaha lainnya beroperasi di segmen non-PSO. Kemudian, titik serahnya juga bertambah menjadi 85 titik.

Ernest menyampaikan Aprobi saat ini tengah melaksanakan uji jalan (road test) B50 yang dimulai sejak Desember 2025 dengan melibatkan berbagai jenis kendaraan.

“Melibatkan sembilan unit kendaraan, terdiri atas passenger car, commercial car, serta alat dan mesin pertanian (alsintan). Kereta api mungkin ke depannya juga akan melakukan uji road test,” tutur Ernest.

Aprobi juga tutur dia ikut berpartisipasi dalam penyediaan B100 untuk kebutuhan uji jalan tersebut. Dirinya mengakui biaya yang dikeluarkan tidak kecil karena pelaksanaannya bersifat non-komersial.

“Itu totalnya lumayan dan biaya yang dikeluarkan pun lumayan karena ini yang kalau non-komersial biasanya kita yang support dari Aprobi,” kata dia.

Diketahui, program mandatori B40 pada 2025 mencatat tingkat serapan distribusi domestik sebesar 95,67 persen. Dari total alokasi 15,616 juta KL, realisasi penyaluran hingga akhir Desember mencapai 14,94 juta KL.

Dari total realisasi tersebut, sekitar 6,9 juta KL disalurkan untuk PSO dan 8 juta KL untuk non-PSO. Sepanjang 2025 tidak ada ekspor biodiesel karena seluruh volume difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Penyaluran dilakukan melalui 80 titik serah, terdiri atas 30 titik serah ke Pertamina dan 50 titik serah ke badan usaha non-Pertamina.

Dari sisi dampak ekonomi, kata Ernest, implementasi B40 dinilai mampu menghemat devisa sekitar Rp133,3 triliun, meningkatkan nilai tambah CPO sebesar Rp20,9 triliun, serta menyerap sekitar 1,8 juta tenaga kerja.

“Selain itu, terjadi penurunan emisi gas rumah kaca sekitar 39,66 juta ton CO2 ekuivalen,” imbuh dia.

Ekspor ke AS

Terkait dengan peluang ekspor ke Amerika Serikat (AS), meskipun negara tersebut sudah menetapkan tarif impor 0 persen, ekspor sawit Indonesia ke AS belum tentu meningkat, mengingat produksi nasional tahun ini diperkirakan turun hingga 6 persen dan biaya logistik masih tinggi.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menilai kebijakan tarif impor 0 persen yang diberlakukan AS untuk minyak sawit asal Indonesia sebagai langkah positif bagi ekspor nasional.

“Kalau saya bilang itu bagus bagi kita ya. Jangan lupa produksi kita tahun ini kemungkinan besar drop 5 hingga 6 persen dibandingkan dengan tahun lalu,” kata Sahat dalam acara Buka Puasa dan Bincang Santai di Rusty Rabbit Cafe & Resto Karet Kuningan, Jakarta, Selatan, Rabu (25/2).

Menurut Sahat, ada dua penyebab utama penurunan produksi tersebut. Pertama, faktor iklim yang memengaruhi produktivitas tandan buah (TBS) segar di sejumlah sentra perkebunan.

Kedua, banyak lahan sawit yang masuk kawasan hutan dan kemudian diambil alih oleh pemerintah, sehingga tidak lagi bisa dikelola oleh petani.

“Nah kontinuitas produksinya terjamin enggak sesudah diambil? Siapa yang jamin? Karena petaninya nggak boleh ngerjakan. Nah sekarang siapa yang ngerjain? Kan perlu dicari,” kata Sahat.

Dia menilai proses transisi pengelolaan lahan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan kekosongan pengawasan di lapangan. Tanpa kepastian pengelolaan, keberlanjutan produksi dinilai berisiko terganggu.

“Dengan kondisi seperti ini, kemungkinan besar produksi kita akan drop. Yang terjadi apa? Pencurian yang banyak karena pemilik sudah dipalang, tidak boleh lagi ikut campur. Berarti pemerintah yang harus pegang. Terawasi enggak itu?” ujar dia.

Dari sisi pasar, AS tetap menjadi tujuan ekspor penting. Berdasarkan pemetaan industri, ekspor sawit Indonesia ke kawasan Pacific Rim, yang mencakup AS, Kanada, dan Meksiko, berkisar 3,5 hingga 4 juta ton per tahun. Khusus ke pasar AS, volumenya sekitar 2,5 hingga 2,8 juta ton.

Meski tarif sudah menjadi 0 persen, Sahat mengingatkan daya saing Indonesia juga ditentukan oleh efisiensi logistik. Dia mencontohkan pengiriman minyak sawit dari Papua yang masih harus melalui Jakarta sebelum diekspor ke AS, sehingga menimbulkan biaya tambahan.

Menut Sahat, Indonesia belum strategis memanfaatkan keunggulan geografisnya. Sebagai contoh, minyak sawit dari Papua kerap dikirim lebih dulu ke Jakarta sebelum diekspor ke Amerika Serikat, sehingga menimbulkan biaya ganda.

Biaya pengiriman dari Papua ke Jakarta diperkirakan sekitar 30 dolar AS per ton. Sementara ongkos ekspor ke AS mencapai sekitar 110 dolar AS per ton, lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang disebut berada di kisaran 90 dolar AS per ton karena faktor jarak dan infrastruktur.

Karena itu, ia mendorong pembangunan fasilitas pengolahan seperti refinery dan industri oleokimia di dekat sumber bahan baku, termasuk di wilayah timur Indonesia.

“Kenapa tidak dibangun saja refinery dan oleochemical di Papua? Kapasitas 3 juta ton per tahun sudah cukup ekonomis untuk membuat kawasan ekonomi khusus,” kata dia.

Dia mengapresiasi pengembangan kawasan industri seperti Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan yang dinilai strategis untuk ekspor ke China, Korea Selatan, dan Jepang karena.

“Maloy udah bagus. Untuk di utara Aceh, untuk apa, Maloy ada maka ekspor kita ke China, ke China, Korea, Jepang, itu pasti lebih murah kira-kira 10-12 dolar dibandingkan dengan Malaysia,” imbuh Sahat.