KDM 'Audit' Terbuka APBD Kabupaten Bekasi di Acara Safari Ramadan

KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT - Momentum kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM di Lapangan Den Sakti, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, berujung "audit" terbuka APBD Kabupaten Bekasi 2026.

Dalam kesempatan itu, KDM menyinggung beragam persoalan pembangunan mulai dari proyek normalisasi sungai, tata ruang yang semrawut hingga alokasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bekasi tahun ini.

"Kalau proyek jalan ketahuan. Ngeruk sungai, emang lo mau turun? Berapa nih ngeruk sungainya? Panjang 3 kilometer, kedalaman 5 kilometer. Gimana ukurnya? Lo nyemplung aja," ujar KDM dalam sambutannya dikutip Antara, Minggu (22/2).

Ia menyebut praktik alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab banjir berulang di Kabupaten Bekasi. Sawah diuruk untuk perumahan, setu ditimbun hingga kawasan resapan yang berubah fungsi dengan izin tata ruang.

"Rawa diuruk, setu diuruk, bikin rumah. Tata ruangnya diizinkan, pemerintahnya mengizinkan. Giliran banjir, Pak Dedi," katanya.

Menurut dia ketika sungai hendak dinormalisasi, sering muncul penolakan karena lahan bantaran sudah dikuasai. "Banjir, kagak mau sungainya dinormalisasi. Banjir kagak mau, hutan ditebangin. Hutan berubah jadi permukiman. Ya pasti banjir takdirnya," tegasnya.

Di sela kegiatan, Dedi bahkan memanggil Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja untuk menjelaskan alokasi anggaran daerah. Asep menyebut APBD Kabupaten Bekasi sebesar 7,7 triliun rupiah dan alokasi pembangunan jalan disebut mencapai 1,2 triliun rupiah.

Dedi sempat mempertanyakan angka tersebut. "Perasaan kagak deh," ucapnya. Namun ia kemudian menyatakan optimistis jika anggaran itu benar-benar sesuai nominalnya, pasti dapat digunakan secara maksimal untuk pembangunan dalam setahun.

Menutup Safari Ramadan Pemprov Jawa Barat, Dedi berpesan kepada jajaran pemerintah daerah agar fokus melayani masyarakat.

Mengacu data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 21 Februari 2026, postur APBD Kabupaten Bekasi berasal dari pendapatan daerah sebesar 7,280 triliun rupiah yang bersumber dari PAD, pajak dan retribusi daerah, transfer pemerintah pusat serta pendapatan lainnya. Realisasi pendapatan baru 352,68 miliar rupiah atau 4,84 persen.

Sementara total belanja daerah mencapai 7,703 triliun rupiah dengan rincian belanja pegawai 3,563 triliun rupiah. Kemudian belanja barang, jasa, modal serta belanja lainnya. Realisasi belanja baru 108,43 miliar rupiah atau 1,41 persen. Belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar dalam postur APBD 2026.

Selanjutnya berkaitan dengan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan tahun ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi pada penghujung tahun 2025 menyatakan alokasi anggaran untuk kegiatan infrastruktur jalan 2026 dialokasikan sebesar 230 miliar rupiah, mencakup jalan kabupaten dan lingkungan.

Alokasi anggaran untuk jalan dengan status Kabupaten Bekasi sebesar 156 miliar rupiah diperuntukkan bagi sejumlah kegiatan seperti rekonstruksi jalan, pembangunan, pemeliharaan dan pelebaran dengan total volume sepanjang 40 kilometer.

Sementara untuk jalan lingkungan yang tersebar di 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar 74,5 miliar rupiah. Seluruh alokasi tersebut telah dibahas secara berjenjang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga tingkat pemerintah daerah. Ant