Bau RDF Rorotan Tak Kunjung Usai, Pemprov DKI Diminta Buka Data Emisi ke Publik

JAKARTA - Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fu’adi Luthfi mengapresiasi langkah Gubernur Pramono Anung yang turun langsung menemui warga terkait keluhan aroma tak sedap dari operasional RDF Plant Rorotan saat kunjungan di Taman Kelinci Roci. Ia menilai respons tersebut mencerminkan kepemimpinan yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat.

Menurut Fu’adi, kehadiran langsung gubernur di tengah warga menjadi sinyal positif bahwa pemerintah tidak menutup mata atas persoalan yang terjadi. Sikap responsif tersebut, kata dia, patut diapresiasi sebagai bagian dari tata kelola yang partisipatif.

"Langkah ini patut dihargai," ujar anggota Komisi D itu dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2).

Meski demikian, Fu’adi menilai persoalan di RDF Plant Rorotan tidak cukup diselesaikan melalui langkah teknis di permukaan semata. Instruksi penggunaan truk compactor tertutup disebut sebagai awal yang baik, namun belum menyentuh akar persoalan yang lebih mendasar.

"Fasilitas senilai Rp1,28 triliun itu sudah beberapa kali dihentikan sejak uji coba. Ini indikator ada aspek mendasar yang perlu dievaluasi serius," kata Fu’adi.

Ia menjelaskan, persoalan utama bukan hanya pada armada pengangkut sampah, melainkan ketidaksesuaian antara karakteristik sampah yang masuk dengan spesifikasi teknologi RDF. Sistem tersebut dirancang untuk mengolah sampah yang telah terpilah dan relatif kering, sementara praktik di lapangan menunjukkan kondisi berbeda.

Dalam operasionalnya, sampah yang masuk masih bercampur antara organik dan anorganik. Bahkan pada tahap awal, fasilitas sempat memanfaatkan sampah lama dari bunker sehingga proses pengolahan harus sekaligus memilah dan mengeringkan material yang belum sesuai standar.

Kondisi tersebut dinilai membuat mesin bekerja lebih berat dan berpotensi memunculkan aroma tak sedap. Fu’adi menyebut terdapat kesenjangan antara kesiapan infrastruktur hilir dengan sistem pemilahan di hulu yang belum optimal.

"Terlihat ada kesenjangan antara kesiapan infrastruktur hilir dan sistem pemilahan di hulu," ungkap dia.

Ketika kapasitas dinaikkan dari 750 ton menjadi 1.000 ton per hari, keluhan bau kembali muncul di tengah masyarakat. Padahal, kapasitas desain penuh fasilitas tersebut mencapai 2.500 ton per hari.

Dengan produksi sampah Jakarta yang melebihi 7.500 ton per hari, RDF Rorotan saat ini baru mampu menampung sekitar sepertiga dari total timbulan sampah. Itu pun dalam kondisi material yang belum sepenuhnya terpilah sesuai standar teknologi.

Fu’adi menekankan bahwa persoalan ini berdampak langsung pada kualitas hidup warga sekitar. Keluhan gangguan kesehatan seperti ISPA dan iritasi mata mulai terdengar, disertai beban psikologis akibat ketidakpastian operasional fasilitas tersebut.

Ia mengapresiasi pembentukan Satgas Pengawasan bersama warga pada 13 Februari 2026. Namun menurutnya, forum tersebut perlu diperkuat dengan akses informasi yang memadai dan kewenangan nyata agar tidak sekadar simbol partisipasi.

"Warga ingin fasilitas ini berhasil, tapi mereka berhak atas kepastian dan data yang terbuka," tegas dia.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi PKB menyampaikan tiga rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta. Pertama, audit independen terhadap sistem pengendalian bau dan emisi dengan hasil yang transparan dan dapat diakses publik serta DPRD.

Kedua, penguatan sistem pemilahan sampah dari sumber agar teknologi RDF berjalan sesuai desain. Ketiga, penetapan tolok ukur kinerja dan batas waktu yang jelas sebelum fasilitas beroperasi penuh.

"Kita ingin Jakarta mandiri dan tak lagi bergantung pada Bantargebang," tutur dia.

Fu’adi menegaskan Fraksi PKB mendukung modernisasi pengelolaan sampah di Ibu Kota. Namun ia mengingatkan, setiap solusi tidak boleh mengorbankan kenyamanan dan kesehatan warga sekitar.

"Rorotan harus jadi momentum perbaikan tata kelola dan transparansi, tanpa ada warga yang dirugikan," pungkas dia.