Tak Beri Nilai Tambah: Komisi VII DPR RI Soroti Impor 105 Ribu Kendaraan Pick Up dari India

JAKARTA— Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti impor kendaraan pick up dari India yang mencapai 105 ribu unit kendaraan. Hal itu disoroti karena tidak menghasilkan nilai tambah bagi industri nasional. 

Impor ratusan ribu unit kendaraan itu termuat dalam kontrak pengadaan kendaraan niaga senilai 24,66 triliun rupiah yang diamankan oleh PT. Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Rinciannya, sebanyak 35 ribu unit Scorpio Pik Up dipasok oleh Mahindra & Mahindra, sementara 70 ribu unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri atas 35 ribu unit Yodha Pick-Up dan 35 ribu unit Ultra T.7 Light Truck.

Evita menilai, dengan nilai proyek yang mencapai Rp 24,66 triliun, kebijakan ini memiliki dampak strategis, tidak hanya terhadap distribusi pangan desa tetapi juga terhadap arah kebijakan industri nasional.

“Ini pengadaan dalam skala sangat besar. Dampaknya bukan hanya pada logistik desa, tetapi juga terhadap struktur industri otomotif nasional,” ujar Evita di Jakarta, Rabu (19/2).

Dukung Sikap Kemenperin

Sebagai mitra kerja Kementerian Perindustrian RI, Komisi VII DPR RI, kata Evita, mendukung pernyataan Kemenperin yang menegaskan bahwa industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi kendaraan pick-up hingga sekitar satu juta unit per tahun.

Menurutnya, kapasitas tersebut menunjukkan bahwa secara volume, industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan kendaraan niaga, khususnya tipe penggerak dua roda (4x2).

“Kami sejalan dengan Kementerian Perindustrian bahwa pengadaan pemerintah harus menjadi instrumen untuk memperkuat industri dalam negeri. Kapasitas produksi nasional kita sangat memadai,” tegasnya.

Rasionalisasi Spesifikasi 4x4 Harus Berbasis Data

Evita juga menyoroti pentingnya transparansi dan rasionalisasi spesifikasi teknis, terutama apabila pengadaan diarahkan pada tipe penggerak empat roda (4x4).

Menurutnya, tidak semua jalan desa di Indonesia membutuhkan fungsi 4x4. Mayoritas distribusi logistik desa masih dapat dilayani kendaraan 4x2 produksi dalam negeri.

“Kalau memang ada wilayah dengan kondisi geografis ekstrem yang membutuhkan 4x4, itu harus dipetakan secara spesifik. Tidak bisa digeneralisasi. Harus ada kajian kebutuhan berbasis data dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kendaraan 4x4 memiliki harga pembelian dan biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan 4x2, sehingga keputusan spesifikasi harus mempertimbangkan efisiensi anggaran dan keberlanjutan operasional koperasi.