Pertumbuhan Ekonomi Nasional Disalib Kota Makassar

MAKASSAR - Ekonomi Kota Makassar tumbuh lebih cepat dari angka nasional dengan inflasi yang terjaga. Demikian Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria.

"Berdasarkan data dan di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, ekonomi Kota Makassar tumbuh lebih cepat," ujarnya di Makassar, Jumat.

Ricky Satria mengatakan, capaian ekonomi Makassar melampaui rata-rata pertumbuhan provinsi maupun nasional.

Ia menyebut di kuartal III 2025, berdasarkan data terakhir, ekonomi Makassar tumbuh 5,39 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Dia membandingkan dengan pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5,01 persen dan Sulawesi Selatan sebesar 5,04 persen, sehingga Makassar telah melampaui keduanya.

"Artinya, Makassar tumbuh lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi. Applaus untuk kita semua," katanya.

Ricky menjelaskan, pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang berkisar 5,1–5,2 persen.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tersebut bukan sekadar angka kosong. Dampak positifnya sudah mulai terlihat, antara lain penurunan tingkat kemiskinan dari 4,97 persen pada 2024 menjadi 4,43 persen di 2025.

"Tren penurunan juga terlihat pada tingkat pengangguran, dari 9,71 persen menjadi 9,6 persen di tahun yang sama," terangnya.

Menurutnya, ini adalah pertumbuhan yang mulai terasa dampaknya, walaupun baru satu tahun. Namun, yang penting, kita lihat bagaimana menjaga pertumbuhan tetap stabil.

"Dalam konteks inflasi, pertumbuhan tanpa stabilitas harga kurang ada maknanya. Tahun 2025, inflasi Makassar berada dalam rentang kendali nasional, yaitu 2,5 persen plus-minus 1 persen. Makassar berada di 1,19 persen, lebih rendah dari nasional (2,92 persen) dan provinsi (2,8 persen)," jelasnya.

Maluku Tumbuh 5,54 Persen

Sementara itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa memaparkan capaian pertumbuhan ekonomi Maluku yang mencapai 5,54 persen dalam setahun kepemimpinannya, sebagai indikator penguatan fondasi ekonomi daerah di tengah dinamika nasional dan global.

“Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Maluku kini tercatat sebesar 5,54 persen secara tahunan, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,39 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor perikanan, pertanian, perdagangan, serta belanja pemerintah dan investasi infrastruktur,” kata dia dalam syukuran setahun kepemimpinannya di Ambon.

Dirinya menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil konsolidasi kebijakan fiskal daerah, penguatan sektor unggulan berbasis sumber daya kelautan, serta percepatan sejumlah proyek strategis yang memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

“Pertumbuhan 5,54 persen ini bukan sekadar angka, tetapi refleksi dari kerja kolektif membangun sektor riil dan memperluas kesempatan kerja,” ujarnya.

Selain pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku tahun 2025 juga meningkat menjadi 74,09 poin dari 73,40 poin pada 2024 dan kini masuk kategori tinggi.

Inflasi daerah tetap terjaga dalam rentang target nasional 2,5 persen ±1 persen melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah provinsi mempercepat pembangunan kawasan berbasis ekonomi biru, termasuk pengembangan kampung nelayan produktif dan hilirisasi hasil perikanan.

Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas akses pasar, serta meningkatkan pendapatan nelayan.

Pengembangan proyek strategis seperti Blok Masela juga dinilai akan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, rencana pengembangan Maluku Integrated Port diharapkan memperkuat konektivitas logistik dan menekan biaya distribusi antar-wilayah kepulauan, sehingga daya saing komoditas Maluku semakin meningkat.

Pemerintah provinsi juga mendorong hilirisasi komoditas perkebunan dan perikanan agar ekspor tidak lagi didominasi bahan mentah, melainkan produk olahan bernilai tambah tinggi.

Menurut Gubernur, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi terus diperkuat melalui sinergi lintas kabupaten/kota dan optimalisasi distribusi pangan.

Ia menegaskan bahwa fokus pembangunan ke depan tetap diarahkan pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan investasi, dan pemerataan pertumbuhan antar-wilayah.

“Transformasi ekonomi Maluku harus berbasis keunggulan kelautan dan kepulauan, agar pertumbuhan yang kita capai benar-benar inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.