Pertumbuhan Harus Mampu Kurangi Ketimpangan dan Perluas Kelas Menengah Produktif

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa pekan lalu mengatakan Indonesia telah lepas dari kutukan stagnasi pertumbuhan ekonomi di level 5 persen. Kini, lebih fokus menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen sembari mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mendorong pertumbuhan yang lebih cepat ke arah 6 persen tahun ini.

Menanggapi pernyataan Menkeu itu, Komite Tetap UMKM Kadin DIY, Cahyo Indarto, menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6 persen tidak cukup jika tidak diiringi kualitas penciptaan lapangan kerja yang nyata dan merata.

Menurutnya, pertumbuhan tidak boleh berhenti pada perbaikan angka makro, tetapi harus mampu dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pekerjaan yang layak dan berpenghasilan memadai.

Ia menjelaskan, setiap tahun sekitar dua juta orang masuk ke pasar kerja sebagai angkatan kerja baru. Sementara itu, berbagai kajian menunjukkan bahwa setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia, rata-rata hanya mampu menciptakan sekitar 300–400 ribu lapangan kerja.

Hal itu berarti, jika pertumbuhan berada di kisaran 5 persen, total penyerapan tenaga kerja baru, hanya sekitar 1,5-2 juta orang per tahun. Angka tersebut masih sangat terbatas untuk benar-benar mengimbangi tambahan pencari kerja baru, terlebih jika pertumbuhan lebih banyak ditopang sektor padat modal yang daya serapnya rendah.

Menurut Cahyo, kondisi seperti itu menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan elastisitas tenaga kerja yang melemah. Jika struktur ekonomi tidak diarahkan pada sektor padat karya, penguatan UMKM, serta industri manufaktur berbasis daerah, maka pertumbuhan berisiko menjadi sekadar angka statistik tanpa dampak luas terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan daya beli.

“Pertumbuhan yang berkualitas harus diukur dari seberapa banyak pekerjaan layak yang tercipta setiap kenaikan 1 persen ekonomi. Kalau tidak, pertumbuhan 6 persen pun tidak otomatis membuat ekonomi kita lebih kuat, resilien, dan berkelanjutan,” katanya.

Makro Sentris

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi memandang bahwa obsesi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari 5 ke 6persen berisiko terjebak pada pendekatan yang terlalu makro sentris dan simbolik.

“Selisih 1 persen sering dipresentasikan sebagai lompatan signifikan, padahal tanpa perubahan struktur ekonomi, kenaikan tersebut bisa saja hanya memperbesar ketimpangan yang sudah ada,” ungkap Badiul.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan Indonesia dalam satu dekade terakhir di kisaran 5 persen, namun persoalan ketimpangan, dominasi sektor informal, dan ketergantungan pada komoditas belum sepenuhnya teratasi.

Pertumbuhan yang stabil tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan daya beli masyarakat kelas bawah. Struktur ekonomi Indonesia masih bertumpu pada konsumsi domestik dan ekspor komoditas mentah, yang membuat ekonomi rentan terhadap gejolak global.

Saat ini tantangan terbesar bukan semata menarik investasi, melainkan memastikan investasi menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang luas terutama dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan produktivitas nasional.

“Jika investasi lebih banyak terserap pada sektor padat modal dan ekstraktif, maka kontribusinya terhadap pemerataan akan terbatas,” kata Badiul.

Dia berpandangan, istilah pertumbuhan berkualitas kerap digunakan dalam pidato kebijakan tanpa indikator yang terukur. "Apakah yang dimaksud adalah penurunan rasio gini? Peningkatan upah riil? Penurunan tingkat pekerja informal? Tanpa parameter yang jelas, istilah ini rawan menjadi retorika normatif,”paparnya.