Pembangunan LRT Fase 1B Manggarai Dituntut Ramah TOD dan UMKM

JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengapresiasi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI atas komitmen percepatan pembangunan Stasiun LRT Fase 1B Manggarai. Dukungan tersebut dinilai menjadi sinyal politik kuat untuk mendorong realisasi proyek strategis itu.

Rio menyebut pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Manggarai sebagai langkah strategis. Integrasi KRL, Kereta Api Bandara, Transjakarta, dan LRT diharapkan berlangsung modern serta efisien.

Menurutnya, keberadaan Stasiun LRT Fase 1B Manggarai berpotensi mengurangi kemacetan di sejumlah wilayah. Proyek ini juga dinilai mendukung upaya dekarbonisasi sektor transportasi di Jakarta.

Rio memastikan DPRD DKI akan mengawal proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan secara ketat. Tujuannya agar tercipta konektivitas teknis yang benar-benar terintegrasi dengan Stasiun Manggarai milik Kementerian Perhubungan.

"Perlu ada MoU teknis yang mengikat antara Pemprov DKI atau Jakpro dengan Kemenhub," ujar Rio, Rabu (11/2).

"Kami akan melakukan pengawasan langsung secara berkala untuk memastikan jarak dan kenyamanan penumpang," tambahnya.

Ia menekankan agar perpindahan antarmoda mengutamakan aspek kenyamanan dan keamanan. Rio menilai jarak tempuh pejalan kaki idealnya tidak lebih dari 300 meter saat berganti moda transportasi.

Selain aspek teknis, Rio mendorong kebijakan TOD yang inklusif dan berpihak pada masyarakat lokal Manggarai. Ia mengusulkan adanya regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan alokasi ruang komersial khusus bagi UMKM lokal.

"UMKM lokal harus diberi ruang. Tidak hanya tempat usaha, tetapi juga pelatihan, pendampingan, dan skema sewa yang terjangkau agar mereka siap bersaing," jelasnya.

Rio juga menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh proses pembangunan hingga pemilihan mitra strategis. Sosialisasi aktif oleh Jakpro dinilai penting untuk menjaga karakter sosial kawasan Manggarai.

Lebih lanjut, ia mendorong Pemprov DKI menghadirkan kebijakan insentif terintegrasi guna meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Skema tersebut dapat berupa tarif terintegrasi dengan sistem tarif flat atau diskon bagi pengguna yang berpindah moda di Manggarai.

Selain itu, fasilitas park and ride dengan tarif terjangkau dinilai penting bagi pengguna kendaraan pribadi yang ingin beralih ke transportasi umum. Kampanye publik masif mengenai kemudahan dan dampak positif integrasi transportasi juga perlu digencarkan.

Rio mengingatkan tingginya intensitas pergerakan di Manggarai harus diimbangi sistem pengelolaan kepadatan yang baik. Crowd control, pengawasan CCTV terpadu, serta ketersediaan petugas keamanan harus menjadi bagian dari desain dan anggaran proyek.

"Komisi B akan memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang benar-benar diperhatikan," tegasnya.

Komisi B DPRD DKI berencana melakukan evaluasi berkala terhadap proyek tersebut. Evaluasi akan mencakup dampak sosial-ekonomi bagi warga sekitar, tingkat penggunaan moda terintegrasi, serta efektivitasnya dalam mengurangi kemacetan dan emisi.

"Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan TOD di stasiun-stasiun lainnya di Jakarta," pungkas Rio.