Ngebut Implementasi Karbon Biru: Indonesia Taruh Masa Depan Iklim di Pesisir

JAKARTA – Penerapan karbon biru menjadi instrumen strategis dalam agenda transisi iklim, terutama bagi negara maritim seperti Indonesia.

Ekosistem pesisir—mangrove, lamun, dan rawa pasang surut—memiliki kapasitas serapan karbon yang jauh lebih tinggi dibanding hutan daratan, sekaligus berfungsi sebagai benteng alami dari abrasi dan banjir rob.

Namun, efektivitas karbon biru tidak cukup hanya bertumpu pada rehabilitasi ekosistem; hal itu menuntut tata kelola berbasis data, kepastian hak kelola masyarakat pesisir, serta integrasi ke dalam skema pembiayaan iklim dan pasar karbon.

Tanpa kerangka regulasi yang solid dan koordinasi lintas sektor—termasuk peran aktif Kementerian Kelautan dan Perikanan—karbon biru berisiko berhenti sebagai jargon kebijakan, bukan solusi nyata bagi mitigasi emisi dan penguatan ekonomi pesisir.

Indonesia mempercepat penerapan karbon biru sebagai pilar utama dalam transisi iklim nasional, seiring penyampaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Kedua dan menjelang Konferensi Iklim COP31 di Antalya, Turkiye.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Koswara, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (13/2), menegaskan Indonesia memiliki peluang strategis untuk memimpin pengembangan karbon biru di tingkat global.

Menurutnya, kepemimpinan tersebut hanya dapat terwujud melalui penyelarasan kelembagaan, kebijakan yang terintegrasi, serta mekanisme pembiayaan yang terkoordinasi.

“Integrasi isu kelautan ke dalam agenda iklim nasional dan global dapat memperkuat diplomasi iklim kelautan Indonesia di berbagai forum internasional,” ujarnya.

KKP mencatat Indonesia adalah rumah bagi sekitar 17 persen ekosistem karbon biru global, termasuk mangrove, lamun dan rawa payau.

Dengan wilayah laut yang mencakup hampir tiga perempat dari total wilayah nasional, potensi ekonomi biru Indonesia diperkirakan mencapai 1,3 triliun dolar AS.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudjianto menambahkan kebijakan karbon biru harus selaras dengan NDC Kedua Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar kontribusinya terhadap target penurunan emisi 31,89 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional dapat terukur dan akuntabel.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penerapan karbon biru, KKP telah melaksanakan Ocean Climate Dialogue 2026 bersama ClimateWorks Centre dan The Conversation Indonesia pada Rabu (11/2).

Forum ini mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor untuk menyelaraskan sains, tata kelola, pengetahuan akar rumput, serta regulasi dan instrumen keuangan, sehingga ambisi kebijakan karbon biru dapat diwujudkan dalam implementasi konkret.

Diskusi panel menyoroti kesenjangan antara ketersediaan data ilmiah dan kesiapan proyek karbon biru di lapangan.

Lembaga keuangan dan mitra pembangunan menekankan pentingnya landasan sains yang kuat, kepastian regulasi, serta instrumen pembiayaan yang sesuai untuk membuka investasi dan meningkatkan skala proyek.

Para perencana nasional juga menyerukan perlunya peta jalan yang jelas untuk menyelaraskan kebijakan, pembiayaan, dan implementasi di berbagai level pemerintah.

Dengan penguatan data kelautan, integrasi perencanaan ruang laut, kebijakan karbon, serta mobilisasi pembiayaan berkelanjutan, karbon biru diyakini dapat menjadi penggerak strategis pengurangan emisi, peningkatan ketahanan pesisir, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.