Impor Makin Ditekan: Kementerian Pertanian Republik Indonesia Klaim 9 Komoditas Sudah Swasembada

JAKARTA – Mewujudkan swasembada nasional, khususnya pangan, sejatinya bukan cuma soal mengejar angka produksi, tapi membangun ketahanan ekonomi dari hulu ke hilir.

Ketergantungan impor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga global, gangguan logistik, hingga tekanan nilai tukar.

Karena itu, strategi yang didorong Kementerian Pertanian Republik Indonesia perlu dibaca sebagai upaya struktural: memperkuat produktivitas petani, memperbaiki sistem distribusi, sekaligus mendorong adopsi teknologi pertanian.

Jika ekosistem ini berjalan seimbang, swasembada bukan hanya menjaga stok pangan tetap aman, tapi juga menciptakan efek berganda—pendapatan petani naik, ekonomi desa bergerak, dan stabilitas harga lebih terjaga.

Pada akhirnya, pangan yang kuat adalah fondasi utama kemandirian nasional, bukan sekadar target tahunan di atas kertas.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada sembilan komoditas pangan strategis nasional, sebagai hasil peningkatan produksi hingga dukungan kebijakan pemerintah.

"Produksi kita tinggi, stok kita banyak. Yang swasembada pangan kita sudah sembilan (komoditi), yang belum ada tiga. Nah, yang tiga (komoditi) ini pun belum swasembada, tapi stoknya banyak," kata Amran saat meresmikan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional yang dipusatkan di Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (13/2).

Dia menyebutkan berdasarkan neraca pangan hingga April 2026, Indonesia telah mencapai swasembada pada sembilan komoditas strategis dengan posisi surplus produksi yang kuat sebagai penyangga stabilitas pasokan.

Adapun komoditas pangan yang telah swasembada dan surplus meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Sementara itu, tiga komoditas lainnya yang saat ini belum mencapai swasembada meliputi bawang putih, kedelai, daging sapi/kerbau, dan gula industri. Pemerintah pun tengah berupaya meningkatkan produksi komoditas itu sehingga bisa menyusul swasembada demi kedaulatan pangan Indonesia secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Amran mengatakan surplus produksi pangan yang mencapai swasembada menjadi bantalan kuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Dengan begitu, pemerintah memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman menjelang dan saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun Baru Imlek, Hari Raya Nyepi hingga puasa Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H.

Ia menegaskan kondisi stok yang melimpah menjadi dasar pemerintah memastikan harga pangan tetap terkendali. Karena itu, seluruh pelaku usaha diminta tidak menjual komoditas di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Mentan Amran, mencontohkan stok beras nasional saat ini tercatat tertinggi sepanjang sejarah. Ketersediaan daging dan komoditas protein hewani lainnya juga berada pada level aman, bahkan sebagian telah memasuki pasar ekspor.

Untuk beras, stok nasional tercatat tertinggi sepanjang sejarah, mencapai sekitar 3,4 juta ton pada Februari, dua kali lipat dari kondisi normal yang berkisar 1–1,5 juta ton. Pemerintah juga menyiapkan cadangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram sebagai instrumen stabilisasi.

“Tidak ada alasan beras naik. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Minyak goreng kita produsen terbesar dunia, stok pemerintah 700 ribu ton, harga maksimal Rp15.700. Daging ayam Harga Acuan Pembeliannya Rp40.000, daging sapi Rp140.000. Semua harus patuh,” ujarnya.

Untuk awal tahun 2026, BPS juga mencatat potensi produksi yang masih menjanjikan. Pada periode Januari-Maret 2026, potensi produksi padi diperkirakan mencapai 17,65 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami peningkatan 2,41 juta ton GKG (naik 15,80 persen) jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, potensi produksi beras pada Januari-Maret 2026 diperkirakan sebesar 10,16 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 1,39 juta tona tau 15,79 persen jika dibandingkan Januari-Maret 2025.

Untuk memastikan kebijakan harga berjalan efektif di lapangan pemerintah memastikan pengawasan stok dan distribusi akan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta Satgas Pangan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri.

“Kalau ada yang mencoba menaikkan harga, pemerintah bersama Satgas Pangan akan menindak tegas. Pengawasan difokuskan pada sumber distribusi besar, bukan pedagang kecil. Yang diperiksa adalah pabrik, distributor utama, dan rantai pasok hulunya,” ujarnya.

Pemerintah mulai hari ini melaksanakan GPM serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui intervensi langsung di pasar, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.

GPM itu dilaksanakan serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota sinergi antara Bapanas, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah, BUMN pangan seperti Perum Bulog, serta pelaku usaha untuk memastikan distribusi, operasi pasar dan pengendalian harga berjalan efektif di seluruh wilayah.